Tiongkok Tindak Pelanggar Kekayaan Intelektual

BEIJING - Pemerintah Tiongkok pada Selasa (4/12) mengumumkan akan memperberat hukuman bagi pelanggar berat hak kekayaan intelektual termasuk melarang pelaku untuk membeli properti atau melakukan pelancongan yang mahal. Langkah ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) mendesak aksi penindakan seiring dengan disepakatinya gencatan senjata terkait perang dagang antara AS-Tiongkok.

"Pelanggar atas hak kekayaan intelektual akan dikenai hukuman berat dan bisa menerima pembatasan jika masuk daftar hitam," demikian pernyataan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi.

Pengumuman diberlakukannya hukuman bagi pelanggar hak kekayaan intelektual dikeluarkan setelah Presiden AS, Donald Trump, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menyepakati penundaan pengenaan tarif baru saat keduanya bertemu di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina.

Trump telah mengenakan pungutan miliaran dollar atas impor Tiongkok, sebagai hukuman atas dugaan pencurian hak kekayaan intelektual yang menurut AS telah merugikan perusahaan dinegaranya 600 miliar dollar per tahunnya.

Seiring dengan diberlakukannya gencatan senjata perang dagang, Gedung Putih mengatakan bahwa dua pihak telah sepakat untuk melakukan negosiasi bagi perubahan struktural bagi ditingkatkannya perlindungan hak kekayaan intelektual di Tiongkok.

Hak kekayaan intelektual termasuk penciptaan tak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta.

Dinas yang menangani hak kekayaan intelektual nasional Tiongkok akan mempersulit perusahaan dan individu yang akan mendaftarkan hak paten mereka.

Kementerian lainnya akan membatasi atau melarang akses pelanggar terhadap dukungan pemerintah dan kontrak pengadaan negara dan pelanggaran mereka akan dicatat dalam sejarah kredit perusahaan atau individu.

Individu juga akan dibatasi untuk memegang posisi dewan di perusahaan milik negara, membeli properti atau melakukan pelancongan yang mewah. Bank diinstruksikan untuk lebih hati-hati mempertimbangkan untuk memperpanjang batas kredit, sementara perusahaan akan dilarang menerbitkan obligasi korporasi.

Kepastian Hukum

Kategori atas perilaku tidak jujur yang serius dalam daftar pelanggaran hak kekayaan intelektual jika dilakukan berulang kali melanggar paten, tidak mematuhi putusan penerapan hak kekayaan intelektual di masa lalu, dan menyediakan dokumen palsu saat mengajukan permohonan paten, dan hal-hal lainnya.

Dalam upayanya untuk menghapus reputasinya untuk memproduksi barang-barang palsu, Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk mendirikan pengadilan khusus pelanggaran hak kekayaan intelektual untuk menangani sengketa hak paten, hak cipta dan pelanggaran merek dagang. AFP/I-1