Tiongkok Sahkan Undang-undang Baru untuk Melindungi Perempuan

JAKARTA - Tiongkok pada Minggu (30/10) mengesahkan undang-undang untuk memberi lebih banyak perlindungan bagi perempuan terhadap diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Aturan ini disahkan beberapa hari setelah RUU itu diajukan ke badan legislatif tertinggi di negara itu, setelah revisi ketiga dan mendapat masukan dari publik.

Dilansir VOA, Senin (31/10), Undang-undang ini diberlakukan setelah para aktivis menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya retorika pemerintah tentang nilai-nilai peran perempuan tradisional, dan apa yang dilihat sebagai kemunduran hak-hak perempuan, termasuk sikap yang membatasi aborsi.

Belum jelas sejauh mana sikap yang lebih konservatif itu akan tercermin dalam undang-undang baru itu. Belum ada rincian tentang undang-undang itu di luar diadopsi sebelumnya.

Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 30 tahun, sebuah undang-undang tentang perlindungan perempuan diubah.

RUU bertajuk "Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan" itu diajukan ke Komite Tetap Rakyat Nasional NPC Kamis lalu (27/10) dan hari Minggu ini NPC mengumumkan di situsnya bahwa RUU itu sudah disahkan.

Puluhan ribu orang telah mengirim saran soal apa yang mereka inginkan ada di aturan baru tersebut, tambah NPC di situsnya.

Kantor berita resmi Xinhua mengatakan, aturan hukum baru itu "memperkuat perlindungan hak dan kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan miskin, perempuan lanjut usia, dan perempuan difabel."

Menurut Xinhua, majikan akan dimintai pertanggungjawabannya jika hak dan kepentingan tenaga kerja - termasuk jaminan sosial perempuan - dilanggar. Sementara tindakan menghalang-halangi upaya menyelamatkan korban perdagangan manusia dan perempuan yang diculik, ditetapkan sebagai pelanggaran.

Xinhua mengatakan, merupakam tanggung jawab pemerintah setempat untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang diculik dan diperdagangkan.

Foto-foto di dunia maya awal tahun ini yang menunjukkan seorang perempuan dirantai, telah menimbulkan kemarahan dan perdebatan sengit tentang penanganan perdagangan manusia, terutama di daerah pedesaan di mana selama bertahun-tahun telah dilaporkan.