Tiongkok Protes Pernyataan Bersama Presiden Trump dan PM Ishiba Soal LTS

BEIJING - Pemerintah Tiongkok menyampaikan protes atas pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru terkait "Kepulauan Senkaku" dan Laut Tiongkok Selatan.

"Bagian dari pernyataan bersama AS-Jepang mengenai Tiongkok merupakan campur tangan terbuka dalam urusan dalam negeri Tiongkok dan serangan serta pencemaran nama baik terhadap Tiongkok yang juga ditujukan untuk menakut-nakuti pihak lain di kawasan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (10/2).

Presiden AS Donald J. Trump dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru bertemu di Washington pada Jumat (7/2) dan menyampaikan pernyataan bersama terkait dengan hubungan AS-Jepang maupun kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pernyataan tersebut, kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa Pasal V Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Bersama AS-Jepang berlaku untuk Kepulauan Senkaku serta menentang keras terhadap tindakan siapapun yang ingin mengganggu pemerintahan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku yang telah berjalan damai dalam waktu lama.

Presiden Trump dan PM Ishiba juga menyatakan penolakan terhadap segala upaya Tiongkok untuk mengubah "status quo" dengan kekerasan atau paksaan di Laut Tiongkok Timur. Kedua pemimpin menegaskan kembali penentangan keras mereka terhadap klaim China yang melanggar hukum, militerisasi kawasan yang direklamasi dan aktivitas yang mengancam sekaligus provokatif di Laut Tiongkok Selatan.

"Tiongkok menyesalkan dan menentang keras hal ini, dan telah mengajukan protes serius kepada AS dan Jepang. Kepulauan Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi dengannya selalu menjadi bagian dari wilayah Tiongkok sehingga aktivitas Tiongkok di perairan tersebut sepenuhnya sah dan sesuai hukum," ucap Guo Jiakun.

Kepulauan Senkaku adalah kumpulan karang yang berada di Laut Tiongkok Timur dengan jarak sekitar 170 km di utara Pulau Ishigaki, 410 km di barat Pulau Okinawa, 330 km dari timur daratan Tiongkok  dan 170 km dari timur laut Taiwan.

Jepang menyebut Perjanjian Damai San Francisco 1951 menempatkan Kepulauan Senkaku di bawah administrasi AS, sebagai bagian dari Okinawa. Selanjutnya Kepulauan Senkaku dimasukkan dalam Perjanjian Pengembalian Okinawa tahun 1972 antara AS dan Jepang sebagai bagian dari wilayah yang hak administratifnya dikembalikan ke Jepang.

Namun pada 1992, Tiongkok menerapkan Undang-undang tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang secara eksplisit menyebut Kepulauan Senkaku atau disebut Kepulauan Diaoyu oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Selanjutnya sejak 2008, Tiongkok rutin menggerakkan kapal-kapal militer ke perairan lepas dekat Kepulauan Senkaku.

Trump dan Ishiba juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sebagai bagian keamanan dan kesejahteraan yang tak terpisahkan bagi masyarakat dunia.

Keduanya mendorong penyelesaian masalah lintas Selat Taiwan secara damai dan menentang segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan atau paksaan. Kedua pemimpin juga menyatakan dukungan terhadap partisipasi Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional.

"Persoalan Taiwan murni urusan internal Tiongkok dan merupakan inti dari kepentingan inti Tiongkok yang tidak menoleransi campur tangan eksternal. Baik pemerintah AS maupun Jepang telah membuat komitmen serius kepada Tiongkok terkait persoalan Taiwan," ujar Guo Jiakun.

Secara khusus, ungkap Guo Jiakun, Jepang memikul tanggung jawab historis khusus atas agresinya terhadap Taiwan dan penjajahannya atas pulau tersebut, dan harus lebih berhati-hati dalam persoalan Taiwan.

"Ancaman terbesar bagi perdamaian di Selat Taiwan saat ini adalah aktivitas separatis pasukan 'kemerdekaan Taiwan' dan persekongkolan serta dukungan eksternal yang mereka terima," ungkap Guo Jiakun.

Jika negara-negara lain benar-benar peduli terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, Guo Jiakun menyebut yang seharusnya mereka lakukan adalah menegakkan prinsip "Satu Tiongkok", dan dengan tegas menentang "kemerdekaan Taiwan".

"Partisipasi kawasan Taiwan dalam aktivitas organisasi internasional harus dan hanya dapat ditangani sesuai dengan prinsip 'Satu Tiongkok'. Taiwan tidak memiliki dasar, alasan, atau hak untuk bergabung dengan organisasi internasional yang hanya diikuti oleh negara-negara berdaulat," tegasnya.

Guo Jiakun pun menyerukan kepada AS dan Jepang untuk mematuhi prinsip "Satu Tiongkok" dan menghormati komitmen mereka, segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan "kemerdekaan Taiwan" dalam bentuk apa pun.

"Kami meminta AS dan Jepang sungguh-sungguh menghormati kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim Tiongkok, berhenti memanipulasi masalah yang terkait dengan Tiongkok dan mengambil tindakan nyata untuk memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan pembangunan di kawasan tersebut," kata Guo Jiakun.