Tiongkok Protes AS Berikan Komentar Terkait Hasil Pemilu Taiwan

Beijing - Pemerintah Tiongkok menyampaikan protes terhadap pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atas hasil pemilu Taiwan.

"Pernyataan Kementerian Luar Negeri AS mengenai pemilu di wilayah Taiwan secara serius melanggar prinsip 'Satu Tiongkok' dan 'Tiga komunike bersama AS-Tiongkok' dan bertentangan dengan komitmen politik AS yang hanya mempertahankan hubungan budaya, komersil, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan Taiwan," demikan pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang diterima ANTARA di Beijing, Minggu.

Pada Sabtu (13/1) malam, calon pemimpin Taiwan dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, William Lai Ching-te telah menyatakan kemenangannya dalam pemilihan pemimpin Taiwan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kemudian mengatakan "Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Lai Ching-te atas kemenangannya dalam pemilihan Taiwan. Kami juga mengucapkan selamat kepada rakyat Taiwan yang berpartisipasi dalam pemilihan yang bebas dan adil serta menunjukkan kekuatan sistem demokrasi mereka."

"Hal ini juga mengirimkan sinyal yang sangat keliru kepada kelompok separatis 'pendukung kemerdekaan Taiwan'. Kami sangat menyesalkan pernyataan tersebut dan dengan tegas menentang hal itu, kami juga telah menyampaikan pernyataan resmi kepada AS," demikian disebutkan dalam keterangan itu.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan nasional Tiongkok dan menjadi garis terlarang yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan Tiongkok-AS.

"Prinsip 'Satu Tiongkok' adalah norma dasar dalam hubungan internasional, konsensus yang berlaku di komunitas internasional, dan landasan politik hubungan Tiongkok-AS. Tiongkok dengan tegas menentang AS melakukan segala bentuk interaksi resmi dengan Taiwan dan mencampuri urusan Taiwan dengan cara apa pun dan dengan dalih apa pun," sebut keterangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak AS agar dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip "Satu Tiongkok" dan "Tiga Komunike Bersama Tiongkok-AS" dan bertindak serius sesuai dengan komitmen yang telah ditegaskan berkali-kali oleh para pemimpin AS untuk tidak mendukung opsi "kemerdekaan Taiwan", "dua Tiongkok" atau "satu Tiongkok, satu Taiwan", dan tidak berusaha menggunakan masalah Taiwan sebagai alat untuk membendung Tiongkok.

"Kami mendesak AS untuk menghentikan interaksi yang bersifat resmi dengan Taiwan dan berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada kelompok separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan'," kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Sedangkan mengenai kemenangan William Lai Ching-te dalam pemilu Taiwan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa hal itu adalah urusan dalam negeri.

"Apapun perubahan yang terjadi di Taiwan, fakta dasar yang tidak berubah adalah hanya ada satu Tiongkok di dunia dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok tidak akan berubah. Prinsip 'Satu Tiongkok' adalah landasan kokoh bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," demikan disebutkan.

Pemerintah Tiongkok meyakini komunitas internasional akan terus mematuhi prinsip "Satu Tiongkok" dan memahami serta mendukung tujuan rakyat Tiongkok dalam menentang aktivitas separatis "kemerdekaan Taiwan" dan berupaya mewujudkan reunifikasi nasional.

Atas hasil pemilu Taiwan, Presiden AS Joe Biden sudah menyampaikan bahwa ia tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

"Kami tidak mendukung kemerdekaan bagi Taiwan", kata Biden kepada wartawan setelah hasil pemilihan diumumkan di Taipei. Komentar Biden muncul saat dia berangkat dari Gedung Putih menuju Camp David.

Diketahui calon dari DPP William Lai Ching-te memperoleh lebih dari 5,58 juta suara dari sekitar 14 juta surat suara, Hou Yu-ih, mengantongi 4,66 juta suara dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP) memperoleh 3,68 juta suara.

Lai mengatakan telah menerima dukungan paling banyak dan bahwa Taiwan akan terus berada di jalur yang benar.

"Kami akan menggunakan pertukaran untuk mengganti penghambatan, dialog untuk mengganti konfrontasi dan dengan percaya diri mengupayakan pertukaran dan kerja sama dengan Tiongkok," ungkap Lai.

Lai akan resmi menjabat pada Mei mendatang setelah masa jabatan empat tahun pemimpin Tsai Ing-wen berakhir.

Saat ini, Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi kemenangan masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.