Tiongkok Pertahankan Status Negara Berkembang di WTO

BEIJING - Tiongkok menolak untuk menanggalkan hak dan perlakuan khusus sebagai negara berkembang seperti yang diminta Amerika Serikat (AS) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selama ini, WTO mengategorikan Tiongkok sebagai negara berkembang sehingga memungkinkannya mengucurkan subsidi pertanian dan menetapkan hambatan tarif bagi produk impor dari negara maju.

South China Morning Post, Senin (8/4), melaporkan kesenjangan tersebut menggambarkan adanya perbedaan dalam WTO yang akan mengancam masa depan sistem perdagangan global. AS telah lama mengeluhkan banyaknya anggota WTO yang mendeklarasikan sebagai negara berkembang demi mendapat keuntungan dalam perdagangan.

Presiden AS, Donald Trump, bahkan mengecam ketentuan organisasi itu dengan sebutan malapetaka dan bencana. Namun, negara-negara seperti Tiongkok dan India bersikeras bahwa perlakuan khsusus merupakan landasan penting sistem perdagangan global. Meskipun menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan eksportir terbesar, Beijing tetap menyebut sebagai negara berkembang terbesar di dunia.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, Gao Feng, mengatakan Tiongkok akan mempertahankan status negara berkembang meskipun Brasil telah setuju menanggalkan predikat itu sebagai imbalan atas dukungan AS untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Posisi Tiongkok dalam WTO sangat jelas, Tiongkok adalah negara berkembang terbesar di dunia. Kami tidak menghindar dari tanggung jawab internasional kami, dan bersedia memikul kewajiban dalam WTO yang sesuai dengan tingkat dan kemampuan pengembangan ekonomi kami sendiri. Faktanya, kami melakukan hal yang sama dan akan terus melakukan ini," kata Gao.
Halaman Selanjutnya....