Kamis, 06 Mar 2025, 23:55 WIB
Tiongkok Melarang 'Hidden Debt' Baru
Foto: Istimewa
BEIJING - Pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengatakan, akan melarang penerbitan obligasi pembiayaan dan proses investasi yang terkait di dalamnya atau lazim disebut sebagai "hidden debt".
"Kami akan memperketat penggunaan obligasi pembiayaan ulang dan proses investasi terkait di dalamnya guna mencegah penyimpangan kebijakan dan bahaya moral. Larangan penerbitan 'hidden debt' baru akan diberlakukan dengan aturan ketat," kata Perdana Menteri Li QIang dalam pembukaan Sidang Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (The National People's Congress/NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, Rabu.
Sidang NPC adalah bagian dari rangkaian sidang parlemen "Dua Sesi" selama 4-11 Maret 2025 yang bertujuan untuk mengkaji laporan kerja pemerintah pusat 2024 dan menetapkan rencana kerja pemerintah Tiongkok pada 2025.
"Hidden debt" (utang tersembunyi) secara sederhana dapat diartikan sebagai pinjaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak diungkapkan kepada masyarakat atau kreditor lain. Utang tersebut juga sering kali tidak dimasukkan dalam neraca resmi pemerintah.
Lembaga pemeringkat keuangan Fitch Ratings pada Oktober 2024 menyebut ada praktek substitusi utang di Tiongkok atau yang sering disebut sebagai "tukar utang", akan mengurangi beban utang langsung dari "Local Government Financing Vehicles" (LGFV) atau utang pemerintah daerah yang biasa menggunakan badan usaha daerah atau juga disebut sebagai "Hidden debt".
Namun, praktek "tukar utang" utang itu disebut tetapi tidak dapat mengatasi risiko fiskal struktural yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
"Kami juga akan secara tegas menegakkan larangan penggunaan badan usaha dan lembaga publik untuk mengumpulkan 'hidden debt' baru. Kami akan dengan tegas melarang transformasi badan usaha tersebut menjadi platform pembiayaan dalam bentuk apa pun dan pendirian platform pembiayaan baru apa pun," ungkap PM Li.
PM Li menyebut pemerintah pusat akan meningkatkan sistem pemantauan utang daerah dan sistem indikator risiko utang pemerintah serta mendirikan lembaga jangka panjang untuk pengawasan terpadu atas utang pemerintah daerah.
Untuk membantu mengatasi risiko utang pemerintah daerah, NPC sudah menyetujui pembiayaan sebesar 6 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah untuk tujuan khusus guna menggantikan "hidden debt" yang ada di pemerintah daerah saat ini.
Sudah 2 triliun yuan dari pembiayaan 6 triliun yang dialokasikan pada 2024.
"Dengan dukungan keuangan ditingkatkan untuk mengatasi utang platform pembiayaan dan penertiban lain dilakukan secara bertahap mengurangi jumlah bentuk maupun skala utang dalam 'hidden debt'," ungkap PM Li.
Pada akhir 2024, utang pemerintah pusat yang belum lunas tetap berada dalam batas anggaran yang disetujui oleh NPC yaitu sebesar 35,20 triliun yuan, dengan total mencapai 34,57 triliun yuan.
Sementara utang pemerintah daerah yang belum lunas juga berada dalam batas anggaran yang disetujui oleh NPC, dengan total mencapai 4,75 triliun yuan, termasuk utang yang dikeluarkan untuk menggantikan "hidden debt" yang belum lunas.
Pemerintah pusat juga berupaya secara efektif mencegah risiko gagal bayar utang perusahaan properti dengan meningkatkan pinjaman untuk proyek-proyek properti yang sehat dan memperluas cakupan dan fungsi mekanisme koordinasi untuk pembiayaan properti perkotaan.
Tindakan lain adalah memberikan dukungan finansial untuk platform pembiayaan pemerintah daerah untuk pelunasan utang, pertukaran, dan restrukturisasi serta mendorong transformasi berbasis pasar dan penanggulangan risiko utang.
Tidak ketinggalan pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menerapkan kebijakan memacu pertumbuhan sektor swasta, secara efektif melindungi hak dan kepentingan perusahaan swasta dan pengusaha sesuai dengan hukum.
"Kami juga akan mendukung individu yang bekerja sendiri dalam mengembangkan bisnis. Inisiatif khusus akan diluncurkan untuk mengatur penegakan hukum terkait perusahaan. Kami tegas untuk mencegah hukum lintas yurisdiksi dan yang tidak sah karena ingin mendapatkan keuntungan," kata dia.
Bagikan:
Berita Trending
- 1 RI-Jepang Perluas Kerja Sama di Bidang “Startup” dan EBT
- 2 Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-26: Jamu Persik, Persib Berpeluang Jaga Jarak dari Dewa United
- 3 Bukan Penentu Kelulusan, Mendikdasmen: TKA Pengganti UN Tidak Wajib
- 4 Tiongkok Mengeklaim Telah Menemukan Sumber Energi “Tak Terbatas”
- 5 DPR dan Jampidsus Kejagung Gelar Rapat Bahas Korupsi Pertamina
