Tiongkok Janji Tak Jual Senjata ke Russia

BEIJING - Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, mengusir kecurigaan Barat terkait isu penjualan senjata kepada Russia. Dia menegaskan Beijing berpegang pada kebijakan untuk tidak memberikan bantuan militer di wilayah perang.

"Tiongkok tidak akan menyediakan senjata bagi pihak-pihak yang bertikai dalam konflik (di Ukraina), dan akan mengontrol ekspor produk berfungsi ganda sesuai Undang-undang," kata Menlu Qin merujuk pada barang untuk keperluan sipil dan militer.

Menlu Qin pun menegaskan komitmen Tiongkok untuk mewadahi perundingan damai dan meminta semua pihak untuk tetap tenang dan obyektif.

Sebelumnya Menlu Qin pada Jumat (14/4) telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Dalam lawatannya itu, Menlu Baerbock mendesak Beijing untuk melobi Moskwa, karena tidak ada negara lain yang punya pengaruh lebih besar di Russia ketimbang Tiongkok.

"Adalah hal baik bahwa Tiongkok telah mengisyaratkan komitmennya terhadap solusi, tapi sejujurnya saya bingung, kenapa posisi Tiongkok sejauh ini belum mencakup desakan kepada agresor Russia untuk menghentikan perang," kata dia.

Tiongkok dan Brasil saat ini sedang menggalang dukungan politik untuk perundingan damai di Ukraina. Namun inisiatif tersebut ditolak Kyiv dan NATO, lantaran mensyaratkan kesiapan Ukraina merelakan Crimea kepada Russia.

Luruskan Pernyataan

Di Beijing, Menlu Baerbock berusaha menyeimbangkan perluasan kerjasama bisnis untuk sektor vital dengan kebutuhan untuk membatasi kebergantungan industri Jerman kepada Tiongkok. Namun begitu, perceraian ekonomi antara kedua negara menurutnya bukan merupakan kepentingan Jerman.

Lawatannya itu dibayangi tekanan untuk meluruskan pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Tiongkok pekan lalu. Dalam kunjungannya itu, Macron mengatakan Uni Eropa (UE) selayaknya menjaga jarak dengan Amerika Serikat (AS) dan bersikap lebih independen dalam isu Taiwan.

Ucapannya itu mendulang kritik dari berbagai arah, termasuk Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, yang menyebut pernyataan Macron patut disesali.

Menlu Baerbock pun berusaha melunakkan situasi dengan merujuk pada kebijakan luar negeri Prancis yang searah dengan UE. Dia menegaskan Brussels memiliki sikap jelas terkait Taiwan dan bahwa Paris selalu mengkoordinasikan kebijakan luar negerinya dengan pemerintah di Berlin.

Menlu Baerbock juga menyebut bahwa eskalasi militer di Selat Taiwan sebagai skenario horor bagi seluruh dunia, karena hampir separuh perdagangan dunia melewati kawasan tersebut, selain itu Taiwan memasok 70 persen kebutuhan semikonduktor global.

Dia menegaskan betapa UE tetap berpegang pada kebijakan satu Tiongkok. Tapi menurutnya, penggunaan kekuatan militer untuk mengubah paksastatus quodi Taiwan tetap tidak bisa diterima.

Menlu Qin menepis wasangka tersebut. Taiwan, kata dia, adalah urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak bisa dicampuri oleh pihak asing. "Kemerdekaan Taiwan dan perdamaian tidak bisa hidup bersama," tegas Menlu Qin.DW/I-1