Tiongkok Gunakan Veto untuk Singkirkan Oposisi

BEIJING - Tiongkok akan terus mengambil langkah-langkah yang makin keras dalam memberantas oposisi setelah pada Jumat (5/3) merancang aturan veto dalam memilih para anggota parlemen Hong Kong.

Rancangan aturan veto ini dipastikan akan merombak secara total sistem pemilihan umum di Hong Kong karena merupakan bagian dari kampanye untuk menyingkirkan perbedaan pendapat serta untuk memastikan terbentuknya sebuah pemerintahan yang patriotik di Hong Kong setelah terjadi aksi protes prodemokrasi besar-besaran pada 2019.

Aturan veto ini diperkenalkan selang beberapa hari ditangkap dan dipenjarakannya aktivis demokrasi dengan dakwaan tindak pidana subversi karena telah menggelar pemilihan anggota parlemen secara ilegal tahun lalu.

"Aturan baru ini memungkinkan penguasa komunis Tiongkok untuk memeriksa semua kandidat pemilu di Hong Kong. Aturan baru itu mencakup sistem pemeriksaan kualifikasi yang akan mendorong partisipasi politik secara tertib," kata juru bicara parlemen Tiongkok, Wang Chen, saat berpidato pada pembukaan sidang Kongres Nasional Rakyat (NPC) tahunan di Beijing.

"Sebuah komite pemilu di Hong Kong yang dikendalikan Beijing akan bertugas memilih sebagian besar anggota Dewan Legislatif dan berpartisipasi langsung dalam pencalonan seluruh anggota Dewan Legislatif," imbuh Chen.

Diberlakukannya aturan yang diperkirakan akan disetujui pekan depan itu, serta merta ditafsirkan sebagai upaya akhir dalam membungkam gerakan demokrasi di Hong Kong.

"Jika aturan itu disahkan, maka suara oposisi akan dibungkam secara efektif," komentar Willie Lam, analis Tiongkok yang mengajar di kampus Chinese University of Hong Kong. "(Aturan) ini secara efektif akan menghapus semua oposisi yang tersisa," imbuh dia.

Keinginan Beijing

Aturan ini juga merupakan bagian dari upaya Beijing yang menginginkan agar pemerintahan Hong Kong di masa yang akan datang hanya akan dipimpin oleh mereka yang patriotis dan loyal kepada Partai Komunis.

Pada sidang NPC tahun lalu, isu Hong Kong amat mendominasi. Para delegasi yang hadir dalam sidang kongres tahunan pun segera mendukung diberlakukannya undang-undang keamanan nasional yang ketat yang dirancang untuk membasmi perbedaan pendapat di kota itu.

Dukungan dari delegasi itu semakin memicu kian kerasnya protes dan kebencian dari warga Hong Kong terhadap Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah semakin meningkatkan diskualifikasi terhadap politisi baik yang duduk di legislatif Hong Kong atau yang baru mencalonkan diri sebagai kandidat dan diskualifikasi itu mengacu atas dasar pandangan politik mereka.

Bulan lalu, Hong Kong sebenarnya telah mengumumkan rencana untuk mengesahkan undang-undang yang akan menguji semua pejabat publik atas kesetiaan politik mereka terhadap Beijing. AFP/I-1