Tiongkok Desak Digelar Lagi KTT

Beijing ingin agar segera digelar pertemuan tingkat tinggi mengenai denuklirisasi Korut yang memepertemukan delegasi dari Jepang, Korsel, dan Korut, untuk mempercepat kerja sama denuklirisasi.

BEIJING - Tiongkok mendesak agar Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menggelar pertemuan tingkat tinggi trilateral dengan Korea Utara (Korut) pada tahun ini dengan tujuan untuk mempercepat kerja sama bagi denuklirisasi di Korut. Hal itu disampaikan narasumber diplomatik seperti dilaporkan kantor berita Kyodo pada Minggu (18/6).

"Perundingan tingkat tinggi yang diusulkan akan digelar di Beijing pada Desember tahun ini dan pertemuan ini akan jadi yang kedua sepanjang tahun ini setelah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, yang digelar di Singapura pada Selasa (12/6) pekan lalu," demikian pernyataan narasumber itu.

Menurut sejumlah analis, dipilihnya Beijing sebagai lokasi pertemuan trilateral amat penting karena peran serta Tiongkok dalam kesuksesan pertemuan tingkat tinggi bersejarah di Singapura. Adapun dalam konsensus bersama di Singapura, AS dan Korut salah satunya menyepakatai segera dilaksanakannya denuklirisasi secara sepenuhnya di Semenanjung Korea.

Saat terjadi pertemuan antara Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, dan Presiden Korsel, Moon Jae-in, pada Mei lalu, telah disetujui bahwa masing-masing negara akan bekerja sama untuk menciptakan denuklirisasi secara penuh di Korut.

Pada bagian lain Korsel pada Senin (18/6) menyatakan bahwa sanksi terhadap Korut bisa diperlunak saat langkah nyata pertama menuju denuklirisasi. Hal itu agak bertentangan dengan tuntutan AS yang menginginkan perlunakan terhadap sanksi akan dilakukan setelah terjadi denuklirisasi secara penuh, dimana hal itu sempat ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

"Sikap kami yang menyatakan agar sanksi tetap berlaku hingga Korut mengambil langkah awal yang nyata terhadap denuklirisasi," kata Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha.

Sikap Korsel itu diambil setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Tiongkok menyarankan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar mempertimbangkan untuk mengendorkan sanksi ekonomi terhadap Korut.

Jika hal itu dikabulkan DK PBB, maka Beijing bisa membuka lagi hubungan dagang dengan Pyongyang yang menguasai hampir 90 persen dari total perdagangan luar negeri Korut.

Tim Gabungan

Pada saat bersamaan, Korsel dan Korut, pada Senin telah membahas pembentukan tim gabungan untuk ajang Asian Games yang akan berlangsung di Indonesia pada 18 Agustus-2 September mendatang. Tim gabungan kedua Korea itu dibentuk untuk memperluas diplomasi yang berkembang di Semenanjung Korea, pasca digelar Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, beberapa waktu lalu.

Saat pertemuan bersejarah April lalu, Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in sepakat agar kedua negara berpartisipasi secara bersama dalam ajang olah raga internasional seperti Asian Games 2018.

"Pertemuan Senin membahas pawai gabungan dan tim gabungan untuk Asian Games," kata Jeon Choong-ryul, kepala delegasi Korsel. "Seperti yang disaksikan di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, semua orang tahu bahwa olah raga memicu rekonsiliasi antara Korsel dan Korut," imbuh Jeon.

Pemulihan perdamaian di Semenanjung Korea dipicu awal tahun ini ketika Kim Jongun memutuskan untuk mengirim atlet, pemandu sorak dan saudara perempuannya sebagai utusan ke Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang.

Upaya diplomatik telah meningkat sejak itu, sehingga berujung pada pertemuan puncak bersejaarah antara Kim Jongun dan Donald Trump di Singapura pekan lalu.

AFP/I-1