Tiongkok Desak Digelar Lagi KTT

Saat terjadi pertemuan antara Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, dan Presiden Korsel, Moon Jae-in, pada Mei lalu, telah disetujui bahwa masing-masing negara akan bekerja sama untuk menciptakan denuklirisasi secara penuh di Korut.

Pada bagian lain Korsel pada Senin (18/6) menyatakan bahwa sanksi terhadap Korut bisa diperlunak saat langkah nyata pertama menuju denuklirisasi. Hal itu agak bertentangan dengan tuntutan AS yang menginginkan perlunakan terhadap sanksi akan dilakukan setelah terjadi denuklirisasi secara penuh, dimana hal itu sempat ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

"Sikap kami yang menyatakan agar sanksi tetap berlaku hingga Korut mengambil langkah awal yang nyata terhadap denuklirisasi," kata Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha.

Sikap Korsel itu diambil setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Tiongkok menyarankan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar mempertimbangkan untuk mengendorkan sanksi ekonomi terhadap Korut.

Jika hal itu dikabulkan DK PBB, maka Beijing bisa membuka lagi hubungan dagang dengan Pyongyang yang menguasai hampir 90 persen dari total perdagangan luar negeri Korut.
Halaman Selanjutnya....