Tiongkok dan Jepang Harus Menjadi Mitra Kooperatif

BEIJING - Tiongkok dan Jepang harus waspada agar tidak jatuh ke dalam "perangkap permainan zero-sum" dan sebaliknya menjadi mitra kooperatif, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi pada Rabu (7/12).

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dan keamanan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Permainan zero-sum adalah suatu kondisi menang-kalah, di mana kemenangan satu pihak merupakan kekalahan bagi pihak lain.

Dalam sebuah pesan video ke sebuah forum yang dihadiri oleh para ahli di negara-negara Asia, Wang juga tampaknya mendesak Jepang untuk tidak membantu upaya Washington untuk memisahkan Tiongkok dari ekonomi global.

Jepang merupakan negara sekutu dekat Amerika Serikat, termasuk dalam hal keamanan. Dia menekankan Tiongkok dan Jepang adalah kedua negara yang "selamanya bertetangga" sehingga Beijing dan Tokyo harus "mewaspadai gangguan berbahaya" terhadap "hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Jepang".

Wang dalam pesan video berdurasi hampir delapan menit itu mengatakan kedua negara harus memperlakukan satu sama lain dengan pertimbangan dan ketulusan.

"Kita tidak boleh terlibat dalam konfrontasi antar kubu, atau terjebak dalam perangkap zero-sum game," kata Wang.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi juga mengirimkan pesan video ke acara simposium dua hari tersebut, yang diselenggarakan oleh lembaga kajian nirlaba Jepang Genron NPO dan Tiongkok International Communications Group.

Selama dua tahun hingga 2021, forum tahunan yang dimulai pada 2005 itu berlangsung secara daring akibat pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal 2020.

Kemajuan Kawasan Pasifik

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Bali menegaskan komitmen Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan kawasan Pasifik tak pernah pudar, bak keluarga yang tak akan meninggalkan satu sama lain.

Hal itu dikatakan Retno saat membuka Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) 2022 di Bali, Rabu (7/12). "Komitmen Indonesia terhadap Pasifik tak pernah putus. Sebuah keluarga tak akan meninggalkan satu sama lain," ujar Menlu.

Dia menambahkan dalam delapan tahun terakhir, penguatan hubungan dengan negara-negara Pasifik telah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Retno juga mengatakan IPFD merupakan manifestasi dari komitmen tersebut dan diharapkan dapat menjadi wadah untuk hubungan dan komunikasi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara Pasifik.

Dalam pertemuan IPFD 2022 tersebut, kata Retno, ada tiga poin yang dianggap menjadi fokus pertemuan. Pertama, kawasan Pasifik harus dijaga agar tetap damai, stabil, dan sejahtera.

"Untuk memastikan ini, kita harus menumbuhkan kepercayaan strategis dan semangat kolaborasi. Pada saat yang bersamaan, kita harus menghormati prinsip dasar hukum internasional, termasuk kedaulatan dan integritas teritorial," tutur Retno.

Kedua, pentingnya membangun kerja sama yang konkret dan untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen yang kuat. Dia mengatakan kerja sama konkret dapat memastikan manfaat bagi masyarakat semua negara yang terlibat. "Yang ketiga, kita harus memastikan platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif. Kita harus membuka pintu untuk kerja sama pembangunan untuk negara mana pun tanpa pengecualian," tambah Retno.