Tiongkok Ajukan Gabung dengan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Digital

ROMA - Presiden Xi Jinping pada Minggu (31/10) mengatakan Tiongkok akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital (DEPA), untuk memperkuat kerja sama internasional dalam regulasi digital.

Saat ini DEPA mencakup Singapura, Selandia Baru, dan Chili, sementara Kanada telah menyatakan minatnya untuk bergabung. "Tiongkok sangat mementingkan kerja sama internasional dalam ekonomi digital.

Tiongkok siap bekerja dengan semua pihak untuk perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur," kata Xi dalam pidato selama KTT virtual para pemimpin G20 di Roma. Sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan pada Juli, pejabat Gedung Putih sedang mendiskusikan proposal untuk perjanjian perdagangan digital yang mencakup ekonomi Indo-Pasifik ketika pemerintah mencari cara untuk memeriksa pengaruh Tiongkok di kawasan itu.

Para pendukung kesepakatan menyarankan agar kesepakatan itu dapat mengacu pada pengaturan yang ada di wilayah tersebut, termasuk DEPA. Namun belum jelas apa arti aplikasi yang direncanakan Tiongkok ke DEPA bagi proposal AS.

Ajukan Surat Resmi

Pada September, Tiongkokmengajukan surat resmi untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, sebuah perjanjian perdagangan yang pernah didorong Washington sebagai cara untuk mengecualikan Beijing.

Presiden saat itu, Donald Trump, menarik AS keluar dari kesepakatan pada 2017, tetapi berhasil diselesaikan pada 2018 dengan 11 penandatangan yang memiliki nilai ekonomi gabungan senilai sekitar 13 persen dari produk domestik bruto global.

Sejumlah anggota Kongres telah menyerukan agar AS bergabung kembali dengan CPTPP atau lebih aktif dalam diplomasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Xi meminta negara-negara untuk membahas dan mengembangkan aturan internasional untuk tata kelola digital yang menghormati kepentingan semua pihak, dan mendorong lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif untuk pengembangan digital.

Sebelumnya Tiongkok telah mengusulkan seperangkat aturan yang dirancang untuk mencegah pemerintah asing memperoleh data yang disimpan secara lokal, bagian dari upayanya untuk menetapkan standar global untuk bidang digital. Pada saat yang sama, AS telah mengintensifkan upayanya untuk membatasi akses perusahaan Tiongkok ke data pribadi orang AS.