Tingkatkan SDM Petani melalui Pendidikan Vokasi

JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) petani melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Hal itu dilakukan karena sektor pertanian memberikan kontribusi 13 persen produk domestik bruto/PDB (nomor 3 terbesar dari 9 sektor lainnya) dan nilainya mencapai lebih dari 1.800 triliun rupiah per tahun.

"Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian rata-rata mencapai 3,4 persen. Tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian juga mencapai 39 juta orang atau 32 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, saat menutup Jakarta Food Security Summit-4, di Jakarta, Jumat (9/3).

Menurut Puan, untuk meningkatkan SDM petani, saat ini pemerintah telah melakukan revitalisasi vokasional yang menjangkau 558 perusahaan dan 1.537 SMK. Khusus revitalisasi vokasional di bidang pertanian terdapat kerja sama 150 perusahaan dan 694 SMK. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menguatkan SDM petani adalah membangun kolaborasi dan sharing kemitraan.

"Salah satu upaya yang strategis untuk dilakukan dalam mempercepat penguatan kapasitas SDM petani Indonesia adalah dengan membangun kolaborasi dan sharing melalui kemitraan dengan korporasi," ujar Puan.

Korporasi memiliki akses modal, teknologi, tenaga ahli, dan pasar, yang dapat dimanfaatkan oleh petani-petani. Kolaborasi dalam kemitraan petani dan korporasi dapat dilakukan antara lain melalui pola inti-plasma, kolaborasi kemitraan, di mana korporasi sebagai inti membina dan mengembangkan plasma yang berbasis petani.

Membangun Perdesaan

Bisa juga dilakukan dengan kolaborasi korporasi dan petani dalam membangun kawasan perdesaan sebagai sentra komoditas. Melalui kolaborasi ini, baik petani dan korporasi sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat yang setara. "Kemitraan petani dan korporasi harus dibangun dalam semangat gotong royong, yang berarti kerja bersama untuk kepentingan bersama," tambah Puan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia dan masih perlu upaya-upaya meningkatkan kualitasnya. Puan berharap kemajuan di sektor pertanian akan mempercepat perwujudan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. "Kemajuan di sektor pertanian dengan petani yang semakin sejahtera, akan mempercepat upaya kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Terkait dengan upaya menyejahterakan petani ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan program perhutanan sosial yang bertujuan menekan kesenjangan ekonomi akan berlanjut di luar Jawa. "Kami berharap nanti Presiden menyediakan waktu untuk menyerahkan SK perhutanan sosial bagi kelompok tani di luar Jawa," kata Darmin.

Darmin menambahkan program perhutanan sosial yang saat ini sudah meliputi lahan seluas 1,4 juta hektare akan terus meluas cakupannya, tidak hanya untuk kelompok tani, namun juga skema hutan adat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada 13 kelompok petani di Bojonegoro, Blitar, dan Malang, Jawa Timur dengan luas total 8.975,8 hektare.

Pembagian SK itu mencakup Kabupaten Bojonegoro seluas 1.494,2 hektare untuk 1.342 keluarga, Kabupaten Blitar seluas 1.399,6 hektare bagi 1.284 keluarga, dan Kabupaten Malang seluas 6.092 hektare untuk 6.517 keluarga.

cit/SB/Ant/N-3