Tiga Provinsi Baru di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan rakyat Papua. Karena itu pemerintah diminta segera mengesahkan pemekaran tiga provinsi baru Daerah Otonomi Baru dan Otonomi Khusus di Papua.

"Pastinya, pemerintah ingin memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Papua untuk menjadi pemimpin atau Kepala Daerah di Papua," kata Nicholas Nuse dari Kelompok Aliansi Pemerhati Papua Bangkit dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/6).

Nuse menambahkan, bahwa pemekaran tiga provinsi baru Daerah Otonomi Baru dan Otonomi Khusus di Papua semata untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini memang harus diakui tak merata. Ia yakin, jika pembangunan di Papua dilakukan secara merata, putra-putri Papua di pelosok yang selama ini sulit berkembang bisa bekerja membangun dan memajukan wilayah. "Serta membuat masyarakat yang dipimpinnya menjadi sejahtera," ucapnya.

Menurut Nicholas Nuse, aksi-aksi penolakan terhadap DOB di Papua merupakan skenario dari kelompok Papua merdeka dan didukung elite lokal Papua. Kelompok-kelompok tersebut ingin menggagalkan DOB provinsi yang mereka sedang ajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Faktanya kelompok-kelompok yang ingin menolak DOB dan Otonomi Khusus (Otsus) jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang menerima dan mendukung pemekaran tiga DOB dan Otsus di Papua," ujarnya.

Beri Kesempatan

Nicholas juga mengungkapkan, bahwa mereka para elite lokal di Papua yang menolak DOB dan Otsus mengatakan rakyat Papua tidak siap menjadi pemimpin daerah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru, bahkan menjadi berantakan. Pernyataan tersebut jelas merendahkan masyarakat Papua. Kesannya masyarakat Papua sangat bodoh dan tidak berpendidikan.

"Seharusnya sebagai pemimpin memberi kesempatan masyarakat Papua itu sendiri untuk maju berkembang," kata Nicholas Nuse.

Karena itu, Kelompok Aliansi Pemerhati Papua Bangkit menyatakan mendukung sepenuhnya pembentukan pemekaran Daerah Otonomi Baru agar rakyat Papua sejahtera dan Otonomi Khusus Papua jilid II segera diimplementasikan.

Seperti diketahui pada Jumat pekan lalu, sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa menolak DOB di Papua.