Tertib Adminduk Mulai Digencarkan

"Kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," jelas Dharma dalam video klarifikasi, Senin. Penegasan itu terkait dengan dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga untuk mendukung calon perseorangan dalam Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan didapat dari para relawan.

Menurut Dharma, jika ada warga yang merasa tidak mendukung dan NIK-nya digunakan untuk mendukung, maka persoalan itu telah dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum yang sebenarnya terjadi. "Semoga jawaban KPU bisa membantu memperjelas yang terjadi," ujarnya. Dharma menuturkan, semua data yang diterima dan diserahkan ke KPU hasil kerja keras para relawan.