Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Terobosan Cerdas, Pemprov Sulbar dan BKKBN Perkuat Komitmen Percepat Penurunan Stunting

Foto : ANTARA//HO/Diskominfo Sulbar

Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh (kiri) saat melakukan pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kanan), di Kantor BKKBN di Jakarta Timur, Selasa (13/6).

A   A   A   Pengaturan Font

Semoga bisa cepat diwujudkan, Pemprov Sulbar dan BKKBN perkuat komitmen percepat penurunan stunting.

Mamuju - Terobosan cerdas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat komitmen sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting.

"Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh saat melakukan kunjungan ke Kantor BKKBN di Jakarta Timur, Selasa, sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Mamuju.

Pada kunjungan itu, Penjabat Gubernur turut didampingi Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar Nuryamin serta sejumlah OPD lingkup pemerintah setempat.

Kunjungan ke Kantor BKKBN pusat itu menurut Zudan Arif Fakrulloh, sebagai upaya membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan BKKBN terkait percepatan penurunan angka stunting di Sulbar.

"Salah satunya, melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting," katanya.

Sementara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan ke depan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

"Pendampingan ini harus terus kita kawal agar calon pengantin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting," kata Hasto Wardoyo.

Ia mengatakan BKKBN telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non-fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.

Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Diharapkan pemerintah daerah aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB dan dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran," ujarnya.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top