Terobosa Ini yang Dilakukan Pemkab Buton Selatan untuk Percepat Penurunan Kekerdilan

Buton Selatan - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, terus berupaya mempercepat pencegahan dan penurunan kekerdilan secaraterintegrasi dengan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Pencegahan 'stunting' (kekerdilan) merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak dapat berperan sendirian," kata Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani, dalam keterangan tertulisyang diterima di Baubau, Kamis (12/8).

Kegiatan Orientasi Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tingkat Kabupaten Buton Selatan dibuka Bupati La Ode Arusani diwakili Asisten III Setda Pemkab ButonSelatan La Ode Harwantodan antara lain dihadiri kepala OPD terkait, camat, puskesmas, kades, dan KPM.

Harwantomengatakan KPM merupakan mitra pemerintah desa yang diperlukan keberadaannya dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan kekerdilan.

Ia mengatakanpencegehankekerdilan membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1.000 hari pertama kelahiran.

Ia mengatakan dalam mencapai keterpaduan tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antartingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Ia mengatakan target nasional 2024 (14 persen) bisa bebas kekerdilansehingga Buton Selatan bisa menghasilkan generasi masa depan yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing kuat.

Ia menyebutkan prevalensi kekerdilanselama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dan menunjukkan bahwa masalah kekerdilanbelum teratasi dengan baik.

Bahkan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar tujuh juta balita menderita kekerdilan.

"Masalah gizi lain terkait dengan 'stunting' yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia gizi pada ibu hamil (48,9 persen), berat badan lahir rendah (BBLR) 6,2 persen, balita kurus atau wasting (10,2 persen), dan anemia pada balita," katanya.

Di Kabupaten Buton Selatan prevalensi kekerdilan pada 2020 mencapai 32 persen atau sekitar 1.000 balita menderita kekerdilan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan kekerdilan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Buton Selatan La Ode Rusli mengatakan upaya penurunan kekerdilandi wilayah itu sudah termasuk baik berdasarkan hasil evaluasi pada2020.

Namun, pihaknya masih lemah di manajemen data sehingga diharapkan ke depan bisa diperbaiki.

Dia mengatakan orientasi pembinaan KPMuntuk meningkatkan kemampuan mereka.

Dia mengharapkan KPMbekerja secara optimal di desa dan seluruh kepala desa serta camat bisa bekerja secara optimal juga dalam menekan angka kekerdilan.