Terdampak Pandemi, Pemkot Pekalongan Jalankan Program Dampingan Demi Wujudkan Kelurahan Sejahtera

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan usung Program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan sebagai upaya mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan yang sempat naik akibat lesunya sejumlah sektor usaha dan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan Catur Pilar Kecamatan Pekalongan Selatan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah Kecamatan Pekalongan Selatan, Wali kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, mengungkapkan perlunya pendampingan bagi para pengusaha, khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Hal ini merujuk pada banyaknya pelaku usaha terutama di sektor batik yang belum bisa pulih dari Pandemi Covid-19 walaupun telah berusaha bertahan melalui e-commerce.

"Ini perlu pendampingan dari Kelurahan dan perangkat daerah. Kelurahan-kelurahan tersebut didampingi dan didorong untuk maju melalui pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan," ujar pria yang akrab disapa Aaf pada Kamis (7/7).

Masalah ini menurut Aaf turut berimplikasi pada banyaknya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kota Pekalongan. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan pada 2021 berada di angka 7,59 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka di Kota Batik itu 6,09 persen, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen.

Aaf menilai pendampingan dari ??Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan mendorong masing-masing kelurahan untuk lebih mandiri dalam meningkatkan perekonomian. Di mana dengan Program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan tersebut, pihak kelurahan dan OPD yang ditugaskan akan bekerja sama memetakan persoalan dan potensi masing-masing kelurahan.

"Dengan program pendampingan yang melibatkan seluruh kelurahan dan OPD tersebut bisa memetakan persoalan dan potensi penanggulangan di masing-masing kelurahan. Dari temuan tersebut kemudian muncul program penanganan jangka pendek, menengah, dan Panjang. Maka, ini semua harus sejalan. Tinggal kita sama-sama saling bantu dan gotong royong agar masalah kemiskinan ini cepat selesai," jelasnya.

Nantinya, enam kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, masing-masing akan didampingi oleh satu perangkat daerah. Kelurahan Jenggot yang didampingi oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kelurahan Banyurip didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Buaran Kradenan didampingi ??Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus), Kuripan Yosorejo didampingi Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa), Kuripan Kertoharjo didampingi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM), sementara Kelurahan Duwet didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA).

Camat Pekalongan Selatan Rusmani Budiharjo mengungkapkan antusiasmenya. Ia menilai Program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan pendampingan itu sebagai langkah yang tepat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan dan mewujudkan kelurahan yang sejahtera dan mandiri.

"Tentu, hal ini sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Untuk sektor industri batik dan jasa secara online, usaha mereka masih tetap berjalan, namun untuk yang secara offline ini memang cukup berdampak karena adanya sejumlah pembatasan PPKM kemarin" tandas Rusmani seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkot Pekalongan.