Terapkan Prinsip Ekonomi Sirkular di IKN

Jakarta - Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendorong pembangunan kawasan IKN dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.
Koordinator Tim Ahli Tim Transisi IKN Wicaksono Sarosa mengatakan, perencanaan dan pembangunan IKN didasari oleh prinsip pengembangan kota yang berkelanjutan, seiring pembangunan ekonomi yang selaras dengan alam.

"Untuk persoalan sampah, nantinya di IKN 60 persen semua timbunan sampah akan didaur ulang di tahun 2045," kata Wicaksono Sarosa dalam diskusi daring "Menyongsong Ibu Kota Negara Sirkular" yang dipantau di Jakarta, Kamis (28/8).

Wicaksono menjelaskan, prinsip ekonomi sirkular yang akan diterapkan di IKN antara lain pengelolaan air limbah melalui sistem pengolahan secara 100 persen pada tahun 2035.
Selanjutnya, 10 persen lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN juga tersedia untuk kebutuhan produksi pangan.

Lebih lanjut Wicaksono menyampaikan, Otorita IKN Nusantara tengah menyusun peta jalan yang komprehensif dengan mengintegrasikan rencana terkait lahan, infrastruktur, sosial, investasi, dan lingkungan.

"Dengan demikian kebijakan One Map, One Plan, One Policy dapat dilaksanakan dengan baik sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan bahwa ekonomi sirkular dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan krisis iklim dan polusi.

"Dalam konteks IKN saya kira kuncinya adalah sustainability. Salah satu syarat mutlaknya adalah ekonomi sirkular," kata Danis.

Sebagai informasi, penerapan ekonomi sirkular di IKN Nusantara telah diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022.

Ekonomi sirkular ditujukan untuk menggantikan pendekatan "ambil-pakai-buang" dari ekonomi linear, dengan berupaya memperpanjang siklus hidup dan nilai produk, bahan baku, dan sumber daya agar bisa digunakan selama mungkin serta meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia dapat mengurangi 9 persen emisi CO2 dan menghemat sekitar 3 persen kebutuhan air pada tahun 2030.

Implementasi ekonomi sirkular diharapkan dapat mewujudkan visi IKN sebagai World-Class City for All.

Saat ini, pemerintah juga sedang bergerilya mencari investor potensial dari berbagai negara seperti UAE dan Jepang agar mau menanamkan modal di kota yang nantinya berkonsep smart city dengan mengedepankan aspek lingkungan.

Keberadaan investor sangat krusial mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya mampu menanggung beban perpindahan IKN berjarak sekitar sejam perjalanan dari Balikpapan ini.

Melansir dari Kementerian Sekretariat Negara, IKN Nusantara dirancang untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Adanya IKN Nusantara akan mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi sehingga dapat meningkatkan arus perdagangan lebih dari 50 persen dan menurunkan kesenjangan antar wilayah persen di Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan pemindahan IKN tentunya akan memberikan perubahan ke struktur perekonomian secara spasial, namun, untuk saat ini belum bisa terlihat akan sejauh apa perubahannya.

Menurut dia, seberapa besar perubahan yang akan terjadi tergantung dengan aktivitas ekonomi disana nantinya. Ia mengatakan besarnya dampak ke perekonomian baru akan terlihat setelah IKN pindah dan kehidupan dimulai disana.

IKN Nusantara juga akan membuat perputaran belanja dalam APBN, maupun alokasi keuangan dan kebijakan yang semula berpusat di Pulau Jawa dapat merata ke berbagai wilayah di Indonesia.