Tepat, MPR Hidupkan GBHN

Menurut Nasir, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yang dijadikan landasan pembangunan pemerintahan pasca reformasi tidak cukup. Sebab, pergantian kepemimpinan presiden akan berpengaruh terhadap rencana tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan GBHN sebagai payung besar dalam pembangunan Indonesia. "Jadi, memang kita ini perlu payung besar.

Jadi, untuk ekonomi kita butuh payung besar. Kemudian, untuk keamanan kita perlu payung besar. Untuk politik, kita perlu payung besar. Untuk ideologi, kita perlu payung besar. Jadi, ada beberapa payung besar yang harus kita siapkan untuk melindungi Indonesia ini," jelasnya.

Untuk menghadirkan kembali GBHN, harus ada amendemen UUD 1945 yang harus berdasarkan kesepakatan dan konsesus bersama. Artinya, semua fraksi yang ada di MPR, termasuk dari DPD sepakat adanya GBHN dan perubahan UUD. Ia pun yakin, dengan adanya GBHN, maka pembangunan nasional akan lebih fokus dan terarah untuk kemakmuran Indonesia. "GBHN ini panduan, guides, buku petunjuk, supaya kita tidak salah arah," terang Nasir. ags/tri/N-3