Tektonik Ancam Warga Pesisir

LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten meminta masyarakat pesisir pantai dapat meningkatkan kewaspadaan gempa tektonik.

"Peringatan kewaspadaan itu sehubungan laporan BMKG bahwa kegempaan di pesisir selatan Pulau Jawa meningkat," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Banten, Sumardi, di Lebak, Kamis (27/5).

Pesisir selatan Pulau Jawa, di antaranya Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah rawan gempa dan berpotensi tsunami.

Sebab, kata dia, daerah pesisir selatan itu karena adanya patahan atau sesar di Perairan Samudera Hindia dengan Benua Indo-Australia. Selain itu juga di bagian selatan terdapat Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur.

Wilayah pesisir selatan yang rawan gempa dan tsunami di antaranya mulai Pantai Sumur, Binuangeun, Bagedur, Sukahujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Sawarna, dan Tanjungpanto.

Karena itu, masyarakat pesisir Banten selatan agar meningkatkan kewaspadaan jika terjadi peningkatan gempa tektonik.

Berdasarkan laporan BMKG bahwa gempa yang terjadi di Banten selatan, Minggu (23/5), tercatat 35 kali, tepatnya di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. "Kami telah menyampaikan peringatan kewaspadaan kegempaan itu guna mengurangi risiko kebencanaan," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Pebby Rizky Pratama, mengatakan pesisir selatan itu perlu dilakukan perubahan rencana umum tata ruang (RUTR) untuk pembangunan gedung dan rumah yang konstruksinya tahan gempa dan tsunami.

Pembangunan rumah tahan gempa dan tsunami itu untuk meminimalisasi korban jiwa dan tidak banyak menimbulkan kerugian infrastuktur maupun material.

Pengalaman itu, kata dia, peristiwa gempa magnitudo 6,4 berpusat barat daya Lebak Pantai Sawarna pada 2018 dengan kedalaman 10 km hingga ribuan rumah mengalami kerusakan. "Kami berharap masyarakat yang tinggal di pesisir selatan dapat memperhatikan pembangunan rumah tahan gempa," ujarnya.

Ajukan Bantuan

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, berkeinginan membangun gedung pusat kawasan mitigasi bencana terpadu di Sawarna guna mengurangi risiko kebencanaan di daerah itu. "Kami sudah mengajukan bantuan pembangunan gedung shelter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bupati Lebak, Iti Octavia, di Lebak, Kamis.

Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini tidak mampu melaksanakan pembangunan gedung itu akibat terbatasnya APBD setempat, terlebih saat ini alokasi anggaran dilimpahkan untuk penanganan Covid-19.

Pembangunan gedung itu sangat dibutuhkan untuk penyelamatan masyarakat pesisir sehubungan enam kecamatan masuk daerah rawan gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu adalah Cilograng, Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping, dan Wanasalam. Namun gedung baru direalisasikan di Kecamatan Wanasalam yang mampu menampung 6.000 orang. "Kami berharap semua daerah itu memiliki gedung shelter," katanya menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan gedung seluas satu hektare dari pinjam pakai lahan milik Perhutani. Pembangunan gedung shelter di Sawarna Kecamatan Bayah sebagai pusat kawasan mitigasi bencana terpadu yang nantinya bisa menampung ribuan orang.