Tantangan Karbon Tinggi dalam Pengolahan Nikel Indonesia untuk Kendaraan Listrik

JAKARTA - Jejak karbon yang signifikan dari industri pengolahan nikel Indonesia baru-baru ini diselidiki karena negara memanfaatkan pasokan besar dan kuat dari elemen penting untuk pembuatan baterai Kendaraan Listrik (EV) itu, meski pada saat yang sama penggunaan energi terbarukan sedang meningkat.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan selama beberapa tahun ke depan diharapkan dapat menyediakan sebagian besar pasokan nikel baru yang dibutuhkan industri kendaraan listrik dunia yang sedang "booming". Proyek pemrosesan nikel sebagian besar dipimpin oleh pemain Tiongkok, termasuk raksasa baja antikarat Tsingshan, dan pembuat baterai Contemporary Amperex Technology (CATL).

Sementara EV membawa harapan untuk mengurangi polusi, menurut peserta Nickel Summit 2022, konferensi industri dua hari yang dimulai Rabu (22/4) di Jakarta, pemrosesan nikel di Indonesia tetap bersifat tinggi karbon.

"Di Indonesia, karbon per kilowatt-jam pembangkit listrik jauh lebih tinggi dari sebagian besar negara di dunia," kata Andrew Digges, mitra Asia di firma hukum global Norton Rose Fulbright.

"Jika kita bandingkan dengan Kanada, Indonesia pada 2030 akan menghasilkan sekitar delapan atau sembilan kali lebih banyak karbon per kilowatt-jam listrik dari Kanada," tuturnya.

Cadangan Indonesia berupa bijih laterit, yang memerlukan pengolahan lebih banyak untuk menjadi nikel kelas 1, atau battery grade, dibandingkan dengan bijih sulfida yang banyak ditemukan di Kanada, Rusia, dan Australia. Sumber daya sulfida sekarang menipis, tetapi laterit melimpah, menempatkan Indonesia di posisi terdepan dalam rantai pengembangan EV di masa depan.

Laterit juga telah ditemukan di Filipina dan Kaledonia Baru.

Digges mengatakan, Indonesia memiliki beberapa proyek pelindian asam bertekanan tinggi (HPAL) yang sedang dipertimbangkan, sedang dibangun, atau sudah berjalan, yang dapat menghasilkan nikel tingkat baterai dari bijih laterit. Salah satunya di Indonesia Morowali Industrial Park, kompleks industri nikel raksasa yang dikuasai Tsingshan di Sulawesi. Sedangkan Harita Group Indonesia menjalankan pemroses lain di Pulau Obi.

Menurut Digges, proyek HPAL umumnya memiliki rekam jejak yang rumit yang mencakup kandungan karbon yang lebih tinggi dan masalah pembuangan limbah.

"Rencana Tsingshan untuk mengubah nikel pig iron (NPI) menjadi nikel matte - yang selanjutnya disempurnakan menjadi produk kelas baterai juga merupakan prosedur yang sangat intensif energi," kata Digges.

Juga berasal dari laterit, NPI adalah bahan baku dalam produksi baja tahan karat dan telah menjadi fokus operasi Morowali sebelum langkah terbaru menuju baterai. Operasi pengolahan nikel utama di Sulawesi dan pulau Halmahera juga sangat bergantung pada batu bara.

Menurut data dari Badan Energi Internasional tahun lalu yang dikutip Digges, pemrosesan sumber daya sulfida menghasilkan sekitar 10 ton setara karbon dioksida per ton nikel. Emisi gas rumah kaca hampir dua kali lipat volumenya dalam pemrosesan laterit menggunakan teknologi HPAL, dan kira-kira enam kali lipat saat mengubah NPI menjadi nikel matte.

Seorang konsultan nikel independen, Steven Brown, mengatakan, jejak karbon yang terlalu besar bukan satu-satunya masalah lingkungan di industri nikel Indonesia. Dia mengutip petak besar deforestasi di sekitar tambang nikel dan sedimen yang sering beracun mengalir ke garis pantai yang membahayakan keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis serta kehidupan laut.

"Kita dapat melihat bahwa transisi energi bergantung pada baterai, baterai bergantung pada nikel, dan pertumbuhan nikel bergantung pada Indonesia," kata Brown dalam konferensi tersebut.

"Namun, risiko LST di Indonesia dianggap lebih tinggi daripada di tempat lain di dunia," tambahnya.

Tetapi upaya untuk menggantikan batu bara dengan energi terbarukan tengah meningkat, mendorong operasi pemrosesan nikel utama.

Presiden Direktur Penambang Indonesia Merdeka Copper Gold, Simon Milroy, mengatakan, perusahaannya bersama-sama mengembangkan Indonesia Konawe Industrial Park dengan Tsingshan, dengan rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit "skala sangat besar" untuk menyalakannya. Terletak tidak jauh dari proyek Morowali di Sulawesi, kompleks industri nikel mendatang akan fokus pada pabrik HPAL.

Menurut manajer umum IWIP untuk hubungan eksternal, Wahyu Budi Santoso, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), perusahaan patungan antara Tsingshan dan raksasa pertambangan Prancis Eramet, berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya 1 gigawatt selain pembangkit listrik tenaga batu bara. Kompleks yang berada di Halmahera itu sudah memproduksi feronikel yang biasa digunakan dalam pembuatan stainless steel, dan saat ini sedang mengembangkan fasilitas HPAL dan nikel matte yang ditargetkan untuk online dalam beberapa tahun ke depan.

Mengenai rencana tersebut, Tsingshan tahun lalu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membangun setidaknya 2 gigawatt proyek energi surya dan angin di Morowali dan Teluk Weda dalam tiga hingga lima tahun.

"Penyelesaian proyek akan menghasilkan penggunaan energi bersih dan terbarukan yang signifikan untuk menggerakkan produksi bahan baku di kawasan industri Tsingshan, benar-benar mewujudkan tujuan mengurangi emisi karbon hingga nol," katanya.

Pelaku industri juga menaruh harapan besar terhadap rencana kawasan industri hijau di Provinsi Kalimantan Utara, di pulau Kalimantan. Pemerintah Indonesia telah mendorong pembangunan taman sebagai bagian dari janji nol karbon pada 2060, menjanjikan investor hingga 23 gigawatt pembangkit listrik tenaga air dari sungai-sungai besar yang mengalir melalui provinsi tersebut. Rencana untuk pembangkit listrik tenaga air telah mengalami penundaan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dilaporkan sedang mempertimbangkan pajak progresif atas ekspor beberapa produk nikel. Brown menyarankan bahwa jika pajak semacam itu dikenakan, maka pajak tersebut didasarkan pada intensitas karbon sehingga proyek-proyek yang menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dikenai pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Dia juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan rencana pajak karbon, yang seharusnya mulai berlaku awal tahun ini, dan memasukkan industri nikel di dalamnya.

"Dengan begitu, pemerintah akan bisa mendorong produksi nikel yang lebih bersih," katanya.

Dan Digges dari Norton Rose Fulbright mengatakan, IEA sendiri dengan jelas dalam laporannya bahwa bahkan berdasarkan kandungan karbon nikel saat ini yang masuk ke baterai ini, mereka jauh lebih hemat karbon daripada mesin pembakaran internal.

"Jadi kami masih ingin menurunkannya. jalan, tapi kita bisa melangkah lebih jauh," tutupnya.