Tak Perlu Perppu "Update" DPT

Menurut Yus, peran pendataan, perekaman hingga pemutakhiran daftar pemilih masih belum signifikan karena masalah ego sektoral antara KPU dan Dirjen Dukcapil. Oleh karena itu, Yus berpendapat agar ego sektoral antar kedua lembaga bisa diredam agar proses pendataan pemilih berdasarkan KTP elektronik sesuai perintah UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu cepat diselesaikan.

Hal senada disampaikan pengamat pemilu dari EXPOSIT Strategic Toto Sugiarto menjelaskan, bahwa belum perlunya perppu guna mengatasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2019. Pasalnya Toto masih menganggap KPU dan Dirjen Dukcapil mampu menyelesaikan hal tersebut. Hanya saja diperlukan usaha untuk staker pemilu terutama KPU dan Dirjen Dukcapil duduk bersama mencari solusi penetapan DPT yang sesuai kesepakatan pada pleno penetapan DPT 5 September lalu selesai pada 31 Desember 2018.

Toto juga menyinggung, dalam penetapan DPTHP1 pada 16 September lalu, beberapa masalah muncul seperti sinkronisasi temuan data pengawasan yang telah disampaikan pada pleno DPT 5 September masih belum ada penyelesaian.

Pendataan Pemilih

Toto juga menyoroti sistem pendataan pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU, kerap mengalami kendala terutama di daerah terpencil. Maka dari itu ia mendorong KPU melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap fungsi sistem informasi data pemilih tersebut.
Halaman Selanjutnya....