Tak Mau Berlama-lama, Pemerintah RI Desak Prancis Selesaikan IEU-CEPA!

JAKARTA – Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi di berbagai sektor.

Perundingan IEU-CEPA dimulai sejak 2016 dan masih berlangsung hingga kini, dengan negosiasi di berbagai sektor, termasuk minyak sawit, hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan akses pasar untuk barang dan jasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard.

Pertemuan bilateral itu dilaksanakan saat kunjungan kerja di Paris, Prancis. Adapun sejauh ini perundingan IEU-CEPA telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

“Penyelesaian IEU-CEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (6/3).

Penyelesaian perundingan IEU-CEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan.

Menteri Lombard menyambut baik permintaan Menko Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

Menurut dia, CEPA mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

Selanjutnya, secara umum pertemuan kedua menteri itu membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

Airlangga juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

Karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.

Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan China di Maluku Utara. Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai baterai kendaraan listrik (EV) berbasis nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

Kerja sama tersebut mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

Menko Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai 11 miliar euro, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Prancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

Proyek Potensial

Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

Selain itu, dirinya juga menyebutkan kerja sama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

“Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa," ujarnya lagi.

Ia menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, Airlangga mengajak Prancis untuk mendukung komitmen Indonesia untuk patuh terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

Mengakhiri pembicaraan, kedua menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” ujar Menko Airlangga pula.