Tahun 2019, Momentum Beralih ke Transportasi Umum

Usai pergantian tahun, jalanan di Ibu Kota relatif lengang. Tak jauh berbeda dengan suasana Hari Raya Idul Fitri kemarin. Laju kendaraan hampir tanpa tersendat sama sekali, kecuali di persimpangan dengan lampu lalu lintas.

Namun, itu terjadi hanya beberapa jam saja. Menjelang siang, penumpukan kendaraan kembali terjadi di beberapa ruas jalan, terutama di sekitar kawasan rekreasi. Namun, tidak begitu macet seperti biasanya.

Bahkan, dua pekan belakangan ini, jalanan di Jakarta terasa agak longgar. Terutama usai sekolah meliburkan siswanya dalam rangka libur semesteran. Sebagian besar, sekolah-sekolah itu aktif kembali pada Minggu kedua Januari. Setelah itu, kemacetan di Ibu Kota bakal kembali menghantui warga Jakarta.

Namun tidak perlu cemas. Kemacetan bakal segera terurai jika warga Ibu kota mau beralih menggunakan angkutan umum. Bersama-sama berbagi ruang jalan dengan warga pengguna angkutan umum lainnya. Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan program Jak Lingko. Kita bisa menggunakan angkot, bus kecil dan Transjakarta ke tempat kerja hanya dengan membayar lima ribu rupiah untuk sekali jalan. Jika tidak begitu, kemacetan tetap saja menjadi raja di jalanan Ibu Kota.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Agung Wicaksono mengakui, masyarakat Jakarta mulai berangsur memilih moda transportasi publik dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi baik itu mobil maupun motor. Pihaknya mengklaim telah melayani 189,77 juta pelanggan pada tahun 2018, naik 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mengangkut 144,72 juta penumpang di 2017.

Saat ini, ungkapnya, pelayanan, waktu tempuh, hingga kemudahan menjangkau angkutan umum mulai membaik. Terlebih, ada penambahan rute sebanyak 33 menjadi 155 di akhir 2018 dari yang sebelumnya hanya 122 layanan di tahun 2017.

"Selain itu, program integrasi moda transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jak Lingko, juga berhasil meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum melalui integrasi. Baik dari sisi manajemen, jaringan, dan standar pelayanan dengan merangkul para operator angkutan berbasis jalan yang bertrayek mulai dari bis besar, bis sedang hingga bis kecil," kata Agung.

Dengan menggunakan angkutan umum, lanjutnya, warga juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi emisi yang ditimbulkan dari kendaraan. Tahun 2019, pihaknya menargetkan jumlah pelanggan Transjakarta mencapai 231 juta dengan 236 rute yang dilayani.

Pada Maret 2019, warga Ibu Kota pun bakal merasakan moda transportasi publik terbaru, Moda Raya Terpadu atau MRT. Nantinya, Transjakarta dan MRT serta kereta ringan atau Light Rapid Transit (LRT) akan saling berintegrasi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum tersebut

Pengintegrasian ini terlihat dalam pembangunan fasilitas fisik interkoneksi antara halte TransJakarta dan stasiun MRT Jakarta yang diawali dengan halte Bunderan HI dan halte Tosari. Kemudian dilanjutkan dengan halte CSW Sisingamangaraja dan Lebak Bulus. Serta konektivitas halte di Pemuda Rawamangun dengan Stasiun LRT Velodrome di Rawamangun, yang menjadi integrasi fisik antara TransJakarta dengan LRT Jakarta.

"Untuk itu tahun 2019 adalah momen untuk merealisasikan Transportasi Jakarta terintegrasi dengan seluruh moda transportasi. Transjakarta sebagai yang telah hadir, akan terdepan dan siap untuk mengawal pelayanan kepada seluruh warga Jakarta," ungkapnya.

Ganjil Genap

Selain meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun dinilai berhasil dalam menerapkan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap ini dilakukan sebagai langkah pengendalian lalu lintas sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronik road pricing (ERP).

Saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih terus melakukan lelang untuk pelaksana ERP tersebut. Nantinya, ERP akan diterapkan pada ruas jalan. Yakni, dari simpang CSW hingga Bundaran Hotel Indonesia yang ditargetkan selesai pada Agustus 2019. Lalu ruas jalan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Rasuna Said yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun pengerjaan setelah pemenang lelang didapat.

Diakui atau tidak, tingkat kemacetan Ibu Kota semakin tak terkendali. Sehingga, percepatan penerapan ERP mutlak harus dilakukan. ERP merupakan sistem yang diyakini bisa mengurangi kemacetan hingga 60 persen. Nantinya, setiap pengendara yang akan memasuki jalur ERP harus mengeluarkan retribusi sesuai tingkat kemacetan. Semakin macet, maka biaya yang harus dikeluarkan semakin mahal. Terlebih, data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan jumlah kendaraan dalam Ibu Kota mencapai 20 juta perharinya, dan diprediksi akan terus bertambah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengungkapkan, pihaknya akan memperpanjang kebijakan ganjil genap mulai hari ini, Rabu (2/1). Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan angkutan umum massal terintegrasi sambil menunggu diterapkannya ERP.

Kebijakan ganjil-genap akan dilanjutkan dengan konsep yang sama, yaitu pemberlakuan pembatasan di sembilan ruas jalan, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jend Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan. MT Haryono, Jalan S Parman (simpang Jalan Tomang Raya - simpang Jalan KS Tubun), Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad yani.

Adapun waktu pemberlakuan pada jam sibuk pagi, yaitu pukul 06.00 - 10.00 WIB dan jam sibuk sore yaitu pukul 16.00 - 20.00 WIB, serta pengecualian pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. Kebijakan tersebut akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan dinamika berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dimaksud.

"Besar harapan dengan dilanjutkannya kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap ini, timbul kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal. Kebijakan ini juga didukung dengan rencana akan beroperasinya MRT fase I dari Lebak Bulus - HI) di bulan Maret 2019 dan pengembangan layanan angkutan umum terintegrasi (Jak Lingko)," katanya. peri irawan/P-5