Tahap Pertama, 500 Ribu PNS hingga TNI dan Polri Pindah ke Ibu Kota Baru Mulai 2022

Pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024, pemerintah menargetkan sebanyak 500 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Perpindahan tersebut seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.

"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis keterangan di situs resmi IKN dikutip Selasa (18/1).

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berencana untuk merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Diketahui, ada periode 2025-2035, akan dilakukan pengembangan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, dan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.

Tak hanya itu pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan juga akan dilakukan pada periode tersebut.

Selain PNS, pemerintah juga bertahap akan akan memindahkan personel TNI hingga Polri ke IKN baru secara bertahap yakni mulai 2022 hingga 2024. Proses pemindahan para ASN disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan berjalan secara bertahap di ibu kota baru.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Juni 2021 lalu menjelaskan bahwa ebagian aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan instansi pusat sudah pindah secara bertahap ke IKN baru pada tahun 2023.

Target ini diputuskan, agar di tahun 2024 IKN sudah bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government.

"Kami ingin target akhir tahun 2023 sebagian ASN kementerian, lembaga dan instansi pusat sudah bertahap pindah ke ibu kota baru," tegas Tjahjo.

Politikus PDIP tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan pemerintahan tersebut.

"Kita punya keinginan 17 Agustus 2024, upacara kenegaraan nanti sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian, lembaga, instansi pusat di ibu kota baru," tuturnya.