Sumber Pendanaan Terus Digali

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Indonesia sepanjang 2020-2024 membutuhkan dana sangat besar. Namun, pendanaan dari APBN relatif kecil sehingga pemerintah menggandeng swasta dan BUMN untuk menutupi kekurangannya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, menyebutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sepanjang 2020-2024 membutuhkan dana sebesar 6.445 triliun rupiah. Sayangnya, APBN hanya mampu memenuhi sebesar 37 persen dari total kebutuhan pendanaan tersebut.

Selanjutnya, badan usaha milik negara (BUMN) akan mengisi kebutuhan pendanaan pembiayaan infrastruktur itu dengan porsi sebesar 21 persen. Sementara itu, untuk porsi 42 persen dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dari 2020 sampai 2024 akan dipenuhi swasta.

"APBN tidak cukup untuk memenuhi itu semua. APBN hanya sekitar 37 persen dan BUMN 21 persen, sehingga kita harapkan swasta bisa memenuhinya," kata Rionald dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja terkait Lembaga Pengelola Investasi di Jakarta, Rabu (5/10).

Menurut Rio, pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi lain yang dimiliki Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik dan jumlah penduduk yang banyak. Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas lima persen selama kurun waktu 2016 sampai 2022, kecuali ketika mengalami krisis pandemi Covid-19.
Halaman Selanjutnya....