APBN Harus Mampu Mitigasi Risiko Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dikelola secara akuntabel. Selain itu, APBN juga harus menjawab berbagai tantangan-tantangan dan guncangan ekonomi yang terjadi, seperti ketika pandemi maupun gejolak geopolitik dan perekonomian global yang berlangsung saat ini.

"APBN memerankan peran yang sangat penting. Dia menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu, harus dikelola secara akuntabel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/2).

Menkeu menjelaskan berbagai program pembangunan pada APBN 2024 difokuskan untuk beberapa hal yang menjadi prioritas, di antaranya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, serta memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani.

Selain itu, pada 2024, prioritas dari belanja utama berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan dengan anggaran Rp665 triliun, perlindungan sosial 496,8 triliun rupiah, dan kesehatan 187,5 triliun rupiah.

Kemudian, pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan yang mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Pembangunan infrastruktur pada APBN 2024 dianggarkan sebesar 423,4 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....