Subsidi Belum Difokuskan ke Petani

Metode subsidi yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam peremajaan sawit (replanting) belum tepat sasaran karena tidak langsung ke petani.

JAKARTA - Peneliti Auriga Wiko Saputra mengimbau pemerintah melalui BPDPKS agar memfokuskan pemberian insentif atau subsidi bagi perkebunan rakyat (sawit rakyat). Hal itu agar tidak terjadi ketimpangan produktivitas yang menyebabkan harga sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan besar.

Menurut Wiko, insentif yang diberikan selama ini diprioritaskan ke perusahaan sawit skala besar, sehingga membuat ketimpangan produktivitas kian melebar. Kondisi tersebut berbeda dengan Malaysia, yakni perusahaan besar tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

"Apabila sawit rakyat benar-benar diperhatikan akan efektif mendongkrak ekspor karena hasilnya nanti akan ditransfer ke pabrik CPO untuk selanjutnya ke pabrik pengolahan (refinery product)," kata Wiko, Rabu (31/10).

Sementara itu, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri melalui hilirisasi industri kelapa sawit menghasilkan kinerja positif terhadap ekspor crude palm oil (CPO) nasional.

Berdasarkan indikator rasio ekspor produk hulu dengan produk hilir yang semula 60 persen berbanding 40 persen pada tahun 2010 bergeser menjadi 22 persen berbanding 78 persen pada 2017.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri terus memacu program hilirisasi di sektor industri minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia," ungkap Airlangga.

Pemasok Utama

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya menjadi pemasok utama terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai sebesar 22,97 miliar dollar AS pada tahun 2017 (tidak termasuk oleochemical dan biodiesel). Capaian itu membuat Indonesia dapat menguasai 52 persen pasar ekspor minyak sawit di dunia.

Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Bahkan, dengan menghasilkan 42 juta ton minyak sawit per tahun, Indonesia berkontribusi hingga 48 persen dari produksi CPO dunia. Selain itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang.

Saat ini, anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) lebih dari 644 perusahaan yang tersebar merata di provinsi penghasil kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

"Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan," ujar Airlangga.

Selain pengembangan produk hulu seperti CPO dan crude palm kernel oil (CPKO), ada beberapa jalur hilirisasi industri CPO, di antaranya hilirisasi oleopangan (oleofood complex), yaitu industri yang mengolah produk refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat. ers/E-9