Hentikan Polemik Impor Beras

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah menghentikan wacana opsi impor beras. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda.

"Saya menolak wacana impor beras yang diutarakan Bulog. Sebab, klaim data Kementan menunjukkan produksi dalam negeri masih cukup dan meminta Bulog mengoptimalkan menyerap produksi dari petani. Selama ini, penyerapan dari Bulog selalu tidak memenuhi target," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, di Jakarta, Kamis (24/11).

Menurutnya, adanya perbedaan data stok beras di Indonesia ini menandakan kurang harmonis kerja antar-instansi pemerintah. Karena itu, kebijakan impor beras yang diambil dianggap tidak akurat, bahkan merugikan para petani Indonesia.

Adapun berdasarkan keputusan rapat di Komisi IV DPR RI, jelasnya, menugaskan Bulog menyerap beras petani lokal dengan harga komersial sebanyak 600 ribu ton. Selain itu, dilansir dari informasi Kementan membuktikan bahwa stok beras cukup dan tersedia untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Untuk itu, Wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I ini meminta Bulog, sebagai operator pangan dalam pengadaan CBP, memprioritaskan produksi dalam negeri, terutama penyerapan gabah petani. Dia pun menekankan untuk tidak melakukan impor beras karena harga beras di pasar internasional sedang tinggi.
Halaman Selanjutnya....