“Stunting" Harus Ditangani secara Bergotong Royong

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menilai, gotong royong percepatan penurunan stunting atau kekerdilan akibat gizi buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, langkah tersebut efektif mencapai target prevalensi stunting yakni 14 persen pada 2024.

"Kalau berdasarkan Pancasila, nilai-nilai yang bisa dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah gotong-royong," ujar Hasto, usai pertemuan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Jakarta, Jumat (14/10).

Dia menekankan, masalah stunting tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tetapi butuh kerja sama berbagai pihak.

Lebih lanjut, Hasto menyebut, stunting merupakan permasalahan yang krusial dan harus ditangani segera dengan baik. Menurutnya, Bank Dunia atau World Bank memasukkan indikator Human Capital Indeks yang erat keterkaitannya dengan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan personal.

Dia menambahkan, berdasarkan temuan Bank Dunia tersebut, Indonesia hampir mendekati Timor Leste. Sementara untuk kecerdasaan intelektual (IQ) ada di angka 78, jauh tertinggal dari Singapura yang berada di angka 102.

"Ini memang salah satu dampak dari gagalnya tumbuh dan berkembang pada saat balita dan lebih khusus lagi saat 1.000 Hari Pertama Kehidupan saat konsepsi sampai bayi umur dua tahun. Oleh karena itu angkanya masih 24,4 persen, jadi dari 23 juta balita, 24,4 persennya stunting," tandasnya.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan stunting akan menjadi masalah besar bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia jika tidak segera ditangani bersama secara konsisten. Pihaknya akan segera membentuk kelompok dan terjun langsung ke lapangan.

"Kita fokus ke daerah-daerah mendesak NTT, Aceh, atau 12 provinsi prioritas," katanya.

Ketua Panitia Dies Natalis ke-72 Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI) tahun 2022, Gita Pratama, menerangkan, Ikatan Alumni UI tahun 1997 melakukan pelatihan pencegahan stunting kepada para dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).