Strategi RI Capai NDC dengan Kombinasi Kerja Sektor Kehutanan dan Energi

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan strategi Indonesia dalam mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dengan kombinasi kerja dua sektor besar penurunan emisi pada NDC yaitu ehutanan dan sektor Energi.

Hal itu dijelaskan Menteri Siti dalam pertemuan bersama Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury, jajaran kementerian terkait, National Focal Point atau NFP UNFCCC Indonesia dengan World Bank CountryDirector Indonesia danexpert senior World Bank, Satu Kahkonen, Kamis(5/8) malam.

Menurut siaran pers yang diterima Koran Jakarta, Jumat (6/8), dalam pertemuan inidibahas pulatentang kebijakan carbon pricing Indonesia dan hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia termasuk dari rezim Kyoto Protokol.Oleh NFP yang adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardimandijelaskan tentang strategi Indonesia untuk mencapai netral karbon tahun 2060, serta rancangan kebijakan dan masing-masing indikatornya.

Dijelaskan juga tentang rencana Carbon Net Sink pada NDC sektor Kehutanan atau FoLUtahun 2030 yang telah tercantum dalam Updated NDC.

Menteri Siti mengatakan belajar dari pengalaman negara lain dan keahlian Bank Dunia dalam mendukung negara lain dalam mengembangkan sistem perdagangan karbon. "Kami merasa sangat terhormat dapat bekerja sama dengan Bank Dunia melalui kerja sama yang panjang untuk mencapai tujuan tersebut," katanya.

Menteri Siti Nurbayamenghargai prinsip-prinsip yang ditekankan Satu Kahkonen tentang inisitaif, ownership dan kerja nyata, bukan kerja modis atau fakta figuratif yang bisa menyesatkan."Indonesia ingin konsisten, we do what we say and we say what we do," tandasnya.

Sistem Perdagangan Emisi

Mekanisme perdagangan karbon yang didorong untuk dapat dikembangkan bekerja sama dengan World Bank adalah mekanisme cap-and-trade atau batasi-dan-dagangkan. Sistem ini bernama lengkap emission trading system atau sistem perdagangan emisi. Sistem ini umumnya diterapkan dalam pasar karbon wajib karena untuk sistem ini diperlukan pembatasan emisi gas rumah kaca pada pihak-pihak peserta pasar.

"Perdagangan karbon diupayakan untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi, untuk pencapaian target NDC hingga mencapai41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030," jelas Menteri Siti.

Wamen BUMN PahalaMansury menjelaskan agenda inisiatif BUMN untuk dekarbonisasi secara sistematis.

Country Director World Bank, Satu Kahkonen beserta expert senior world bank untuk kehutanan dan energi mendukung agenda tersebut, apalagi sudah ada contoh kerja World Bank mendukung pemerintah dan pemerintah daerah yang secara nyataberkaitan proyek penurunan emisi karbon di Kaltim dan Jambi.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam ini, World Bank dapat menangkap dengan baik isyarat bahwa Indonesia bekerja nyata dan cukup ambisius dan akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon seperti pada Updated NDC Indonesia.

"Cukup jelas langkahnya dan bisa dipahami hal-hal apa yang dibutuhkan dalam mendukung ambisi Indonesia. Dukungan tersebut betul-betul untuk dukungan inisiatif Indonesia dan tidak akan menjadi klaim World Bank, karena World Bank mendukung negara dan inisiatif dan ownership itu ada pada dan bagi negara yang bersangkutan," tegas Kahkonen menjawab hal-hal yang diungkapkan Wamenlu Mahendra Siregar.

Mahendra menegaskan untuk kiranya betul-betul dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara yang unik termasuk dalam cara menangani dan langkah-langkah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dalam NDC nya.

Sementara itu dijelaskan pula tentang carbon tax yang sedang disusun dalam rencana kerja Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, di mana World Bank juga merespons dan telah mengikuti perkembangannya.