Strategi Endemi Lama Disiapkan

JAKARTA- Pemerintah tengah menyiapkan strategi menghadapi endemi bila Covid-19 ternyata berlangsung dalam jangka waktu lama di Indonesia. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanMuhadjir Effendydi Jakarta, Minggu (29/8).

"Artinya, nanti menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya," ujar Muhadjir Effendy. Muhadjir menyebut, tidak ada pilihan saat ini selain disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Hanya, dia tidak menyebutkan strategi tersebut.

Protokol kesehatan harus dijadikan sebagai bagian kehidupan sehari-hari, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Menurut Menko PMK, pemerintah terus mengawasi dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sampai penanganan pandemi dianggap terkendali.

Bantuan

Sementara itu, kemarin dia berkesempatan mengunjungi makam Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memantau pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di daerah setempat.

"Pastikan bantuan benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak, namun tidak memperoleh bantuan," katanya. Ia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Muhadjir mengatakan, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis. Ini mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan secra rutin. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

"Kalau dirasa belum cukup, kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga tiap pemda diinstruksikan mengalokasikan anggaran dari APBD buat bansos. Sekarang ditambah ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," katanya.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Menko PMK juga menyambangi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang. Selain itu, di sela-sela perjalanan Muhadjir juga memberikan bantuan masker dan sembako kepada masyarakat.

Dia juga menyebut, kepala daerah agar membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan honor, sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih optimal. "Sebetulnya tidak ada regulasinya, tapi kalau ketentuan diperbolehkan. Namun, dalam suasa pandemi, semua prihatin, tentu saja para kepala daerah keputusan lebih bijak," katanya.

Dia menyinggung pengkat pemerintah Kabupaten Jember yang menerima uang pemakaman jenazah Covid. Ia mendengar honor untuk sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Jember sebagai tim pemakaman jenazah Covid-19 sudah dikembalikan ke kas daerah. Total yang dikembalikan sebesar 282 juta rupiah.

Wali Kota Blitar, Santoso, mengatakan tidak pernah membuat kebijakan soal honor untuk pejabat sebagai tim penanganan Covid-19 karena sense of crisis.