Stimulus Moneter Belum Dibutuhkan

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diperkirakan belum akan mengubah kebijakan moneternya ke arah yang lebih longgar. Sebab, perekonomian nasional belum membutuhkan stimulasi dari sisi moneter meskipun kondisi global masih dibayangi ketidakpastian. Rencananya, BI akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) berkenaan dengan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7 DDR), Kamis pekan ini.

Pengumuman tersebut disampaikan sesaat setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed menyampaikan proyeksi ekonomi baru sekaligus diserta wawasan langsung tentang seberapa dalam pembuat kebijakan telah dipengaruhi oleh perang dagang AS dan Tiongkok, desakan Presiden Donald Trump terhadap penurunan suku bunga, dan data ekonomi yang lebih lemah baru-baru ini.

"BI kemungkinan belum akan mengubah kebijakan moneter pada Kamis (20/6) nanti," ujar Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebut memang ada ruang untuk penurunan suku bunga. Namun, dia mengatakan perlu juga untuk melihat kondisi global dan Neraca Pembayaran Indonesia.

Sementara itu, Lembaga kajian ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuannya sebesar enam persen. Sebab, laju pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dan kebutuhan menarik modal asing untuk menjaga neraca pembayaran.

Kepala Ekonom AMRO Dr Hoe Ee Khor mengatakan selama ekonomi Indonesia masih tumbuh tidak lebih rendah dari kisaran lima persen, belum ada dorongan kuat bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan dari level saat ini. "Seperti kami perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1 persen tahun ini, maka belum ada alasan kuat bagi BI menyesuaikan suku bunganya," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....