Status Darurat Militer Diperpanjang

Presiden Rodrigo Duterte meminta agar hukum darurat militer di wilayah konflik di Filipina selatan diperpanjang, dengan alasan memudahkan operasi militer dan proses rehabilitasi kota yang dikuasai militan.

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, meminta anggota kongres agar memperpanjang pemberlakuan hukum darurat militer di wilayah selatan Kepulauan Mindanao hingga akhir tahun ini. Perpanjangan ini ditujukan agar bisa memberikannya lebih banyak waktu dalam memutus pergerakan anggota kelompok militan garis keras di wilayah tersebut.

"Alasan utama dari perpanjangan ini adalah untuk memungkinkan pasukan militer kami agar melanjutkan operasi-operasi mereka, tanpa dihalangi tenggat waktu dan lebih fokus pada pembebasan Marawi, termasuk merehabilitasi dan membangun kembali gedung-gedung," kata juru bicara kepresidenan, Ernesto Abella, Selasa (18/7).

Kota Marawi dengan populasi 22 juta jiwa, sejak meletupnya konfrontasi antara pasukan pemerintah dengan kelompok militan pada 23 Mei lalu, kondisi penduduknya tercerai-berai. Ketika itu, anggota militan dari kelompok Maute dan Abu Sayyaf angkat senjata untuk mengambil alih beberapa wilayah di Marawi. Kondisi ini membuat Filipina jatuh dalam krisis keamanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Presiden Duterte telah menunjuk sebuah satuan kerja untuk membangun kembali Marawi dengan mengucurkan anggaran sebesar 20 miliar peso atau setara 394.81 juta dollar AS. Pemberlakukan hukum darurat militer memungkinkan diperdalamnya aksi pengintaian dan penahanan tanpa jaminan. Dengan begitu, hal ini memungkinkan pasukan militer Filipina bisa lebih leluasa mengendalikan Marawi.

Menurut sejumlah pemimpin senat dan kongres yang hadir dalam acara perjamuan makan malam bersama dengan Presiden Duterte pada Senin (17/7), mengatakan Duterte sangat menginginkan perpanjangan hukum darurat militer selama 60 hari. Dalam kasus perpanjangan hukum darurat militer diatas 60 hari, konstitusi tidak melarang hal itu, tetapi kongres dapat mempertanyakan kepentingan perpanjangan ini.

Pertemuan Menhan

Masih terkait upaya penumpasan kelompok militan di Filipina selatan, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, melakukan pertemuan dengan Menhan Singapura, Ng Eng Hen, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Manila.

Dalam pertemuan itu, Menhan Ng menawarkan bantuan pelatihan perang kota bagi anggota militer Filipina serta peminjaman pesawat pengintai untuk memantau pergerakan militan. Sebelum Singapura menawarkan bantuan pada Filipina, bantuan serupa juga telah ditawarkan Australia dan Amerika Serikat. uci/Rtr/I-1