Standar Demokrasi Dunia Alami Kemunduran di Tengah Pandemi

LONDON - Standar demokrasi di seluruh dunia kembali mengalami kemunduran pada tahun 2021 di tengah pandemi, kata studi dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis hari Kamis (10/2) di London.

Kemunduran demokrasi pada tahun 2021 terjadi seiring dengan meningkatnya dukungan untuk otoritarianisme, kata studi tahunan EIU yang hasilnya dirilis hari Kamis (10/2) di London. Kurang dari setengah penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, yaitu 45,7 persen.

Seperti dikutip dari DW.com, pada Jumat (11/2), hasil studi situasi demokrasi 2021 itu "menjelaskan tantangan berkelanjutan terhadap sistem demokrasi di seluruh dunia, di bawah tekanan pandemi virus korona dan meningkatnya dukungan untuk alternatif otoriter," kata EIU.

Indeks tahunan EIU mengukur situasi demokrasi global dan menyatakan tahun 2021 telah terjadi "penurunan terbesar" sejak 2010 bersama dengan "rekor suram lainnya". EIU pertama kali melansir Indeks Demokrasi pada tahun 2006.

Independensi Peradilan

EIU mengatakan indeks demokrasi Inggris juga turun di peringkat, menyusul kontroversi atas pendanaan partai dan serangkaian skandal, tetapi Inggris tetap merupakan "demokrasi penuh". Sementara Spanyol diturunkan statusnya menjadi "demokrasi yang cacat", yang mencerminkan penurunan skor untuk independensi peradilan.

"Pandemi telah membawa kemunduran kebebasan warga, baik di negara-negara demokrasi maupun di negara-negara yang dikuasai rezim otoriter," kata studi itu.

Pandemi juga telah menyebabkan polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat. Selanjutnya disebutkan, hanya 6,4 persen penduduk dunia yang sekarang hidup dalam suasana "demokrasi penuh". Hanya 45,7 persen populasi dunia pada tahun 2021 hidup dalam suasana demokratis, penurunan dari indeks tahun 2020 dengan 49,4 persen.

Peringkat teratas dalam indeks demokrasi versi EIU tetap diduduki oleh Norwegia, diikuti oleh Selandia Baru, Swedia, Finlandia, Islandia, dan Denmark. Seperti tahun sebelumnya, Jerman berada di peringkat ke-15. Hanya 21 negara yang dinilai masuk kategori "demokrasi penuh". Indonesia berada di peringkat ke-52, masih lebih baik daripada Filipina (54) dan Singapura (66).

Lebih dari sepertiga penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter, sebagian besar berada di Tiongkok.