Stabilitas Harga Gabah Harus Dijaga Jelang Panen Raya, Jangan Sampai Petani Terus Merugi
Petani mengusir hama burung pipit (Estrildidae) di persawahan Desa Karangrowo, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Senin (6/1).
Foto: ANTARA/Yusuf NugrohoJAKARTA – Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan serapan hasil petani berjalan maksimal, menjelang panen raya pada Februari dan Maret mendatang. Serapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru dinilai menjadi kunci keberhasilan swasembada pangan.
“Saya titip serapan gabah karena kalau serapan bermasalah, swasembada pangan juga bermasalah. Yang kedua, saya titip irigasi tersier, sekunder, dan primer segera dinormalisasi. Dua hal ini adalah kunci keberhasilan,” ujar Menteri PertanianAmran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan kenaikan HPP untuk padi menjadi 6.500 rupiah per kilogram (kg) dari sebelumnya sebesar 6.000 rupiah, sementara HPP jagung naik menjadi 5.500 rupiah dari sebelumnya 5.000 rupiah.
Mentan Amran menekankan, khusus di Pulau Jawa, normalisasi irigasi harus dipercepat karena wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional dengan potensi produksi yang sangat besar. “Kalau serapan Bulog dan perbaikan irigasi bermasalah, maka kebijakan luar biasa dari Bapak Presiden seperti penambahan pupuk dua kali lipat, kenaikan harga gabah, mekanisasi, dan benih unggul akan sia-sia. Anggaran 159 triliun rupiahyang dialokasikan juga bisa tidak maksimal,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan, saat ini menjadi momentum tepat untuk bekerja lebih keras meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani. Dia menambahkan sektor pertanian adalah kunci kemajuan bangsa, terutama di tengah ancaman krisis multidimensi global.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Kita harus mengejar ketertinggalan dari Thailand, Vietnam, dan Tiongkok. Ini saatnya Indonesia unggul,” tegasnya.
Optimalkan Panen
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya mengoptimalkan panen raya dalam 2-3 bulan ke depan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. “Panen raya merupakan momentum strategis untuk memperkuat stok pangan nasional. Oleh karena itu, Bulog harus dapat memaksimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri di masa panen raya, tentunya dengan tetap menjaga kualitas beras yang diterima agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kadar air,” ujar Arief.
Arief menekankan keberhasilan penyerapan beras domestik tidak hanya berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan petani. "Apalagi kita mau stop impor beras pada 2025. Jadi sangat penting Bulog menjaga kualitas gabah dan beras. Kadar air harus benar-benar dijaga. Ini demi untuk kualitas. Kita harus cek itu benar-benar," ujarnya.
Upaya Bulog dalam melaksanakan pengadaan setara beras yang bersumber dari panen petani lokal, pada 2024 telah menorehkan capaian impresif. Selama 2022, pengadaan setara beras dalam negeri masih berkisar di angka 994 ribu ton. Kemudian pada 2023 naik menjadi 1,066 juta ton.
Data terkini, sepanjang 2024 angkanya telah melejit 26,7 persen lebih banyak dibandingkan 2 tahun lalu, hingga tercapai 1,26 juta ton. Capaian itu terdiri dari CBP sebesar 831 ribu ton dan beras komersial sebanyak 434 ribu ton.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 2 the Straits Times Memprediksi Presiden Prabowo Bersama Sembilan Presiden dan PM Negara Lain Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
- 3 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 4 Masuki Masa Pensiun, Kepala BSSN dan Kepala Basarna Diganti
- 5 Gara-gara Faktor Inilah, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Bali Diundur