Solusi Ketimpangan, Bangun Substitusi Impor Pangan

Itu dana impor 160 triliun rupiah bila disebar ke petani kita sendiri akan dahsyat sekali dampaknya," jelas dia. Menurut Tarli, kebijakan pangan yang berorientasi impor harus segera dihentikan.

Sebab, kebijakan itu menyuburkan praktik perburuan rente (rent seeking) kuota impor, melibatkan pengusaha-pengusaha kroni yang mematikan ekonomi kerakyatan dan pertanian nasional.

"Ekonomi kerakyatan harus dimulai dengan kesejahteraan petani, bukan dengan minta bantuan pengusaha-pengusaha kelas hiu," tegas dia.

Warisan Utang

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila, Buya Syafii Maarif, berkunjung ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Halaman Selanjutnya....