Tidak Ada PHK Massal Tenaga Honorer
Solusi Apa Yang Diberikan Kemenpan RB Soal Penghapusan Tenaga Honorer yang Berakhir 28 November 2023?
Foto : Antara
Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dengan agenda membahas penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Di awal, Menpan RB Azwar Anas mengatakan perlu kesepahaman bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil.
"Perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam penyelesaian tenaga non ASN secara alternatif rencana guna mengantisipasi berakhirnya status tenaga non ASN/Eks Tenaga Honor pada 28 November 2023," kata Anas.
Anas juga menyebut bahwa diperlukan dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non ASN secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara.
Adapun rencana penghapusan tenaga honor sebelumnya tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat ataupun daerah.
Redaktur : Kris Kaban
Penulis : Berbagai Sumber
Komentar
()Muat lainnya