“Social Commerce" Dilarang Bertransaksi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi melarang social commerce melalukan transaksi langsung. Jika masih dilanggar maka akan dikenakan sanksi tegas hingga pemblokiran layanan tersebut.

Larangan itu ada seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, aturan baru itu demi menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKMO. "Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat," tegasnya saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta pada Rabu, (27/9).

Aturan baru ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform PMSE masih banyak belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri.
Halaman Selanjutnya....