Soal Kesalehan Digital yang Dikampanyekan PP Muhammadiyah, Wakil Ketua MPR Bilang Begini

JAKARTA - Sebagai negara Pancasila, pendidikan karakter bangsa Indonesia tidak lepas dari sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain nilai religiusitas, kebudayaan luhur bangsa menjadi sumber etika dan moral.

Dalam kaitannya dengan hal itu, Persyarikatan Muhammadiyah menjadikan tema Kesalehan Digital sebagai salah satu isu strategis keumatan di dalam Muktamar ke-48. Upaya ini, menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid merupakan langkah konstruktif yang sejalan dengan konstitusi.

"Kita berada di Indonesia, negara yang mayoritas berpenduduk Islam dan menerapkan demokrasi, maka sudah seharusnya Indonesia mementingkan adanya kesalehan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya untuk pribadi tapi juga dalam bentuk sosial yang berbingkai pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan," ujarnya dikutip dari rilis PP Muhammadiyah hari ini.

Menurut Hidayat, banyak peraturan yang secara tersirat mendukung terciptanya kesalehan warga negara seperti Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Selain itu secara tersurat ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan seperti Tap MPR No.6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Sudah seharusnya di Indonesia ini regulasi terkait etika atau kesalehan adalah sesuatu yang niscaya bahkan untuk kesalehan berbangsa dan bernegara, kesalehan individual, dan kesalehan sosial," kata Hidayat.
Halaman Selanjutnya....