Soal Kesalehan Digital yang Dikampanyekan PP Muhammadiyah, Wakil Ketua MPR Bilang Begini

Pemerintah kata dia juga telah mengeluarkan UU. No.44 Tahun 2008 tentang pelarangan akses dan produksi konten pornografi. Berbagai produk ini kata dia adalah bentuk penegasan negara sejalan dengan sebuah syair Arab yang berbunyi,

"Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, wa inhumu dzahabat akhlaquhum dzahabu(Hidup dan bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya, jika mereka tidak lagi menjunjung tingi norma-norma akhlaqul karimah, maka bangsa itu akan musnah bersamaan dengan keruntuhan akhlaknya)."

"Kalau kita perhatikan tentang konsideran utama mengapa dihadirkan peraturan itu, maka kita dapat penyataan tegas negara hadir untuk mewujudkan kesalehan berbangsa bernegara," ucapnya.

Hidayat menambahkan bahwa upaya untuk meregulasi peraturan yang mendukung ke arah kesalehan warga negara juga terus diperjuangkan. Setelah usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ketahanan Keluarga gugur, kini para legislator mengusulkan RUU Anti Propaganda Penyimpangan Seksual yang banyak dilakukan oleh aktivis LGBTQ.

"Inilah beberapa yang sudah dilakukan di DPR dan MPR agar negara ini betul-betul komit menghadirkankan sila pertama Pancasila sehingga melahirkan regulasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan etika dan mampu menghasilkan kesalehan digital baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan maya," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya....