Sistem Pengupahan Harus Ciptakan Keadilan

JAKARTA - Perencanaan pengupahan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ditata sedemikan rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Di sisi lain, sistem pengupahan juga harus mewujudkan kondisi yang baik bagi pengembangan dunia usaha.

Demikian dikatakan oleh Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, seusai audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, di Jakarta, Selasa (20/3).

Saat ini, kata Haiyani, Indonesia tidak hanya dihadapkan pada berbagai peluang yang terbuka luas, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, khususnya terkait dengan persaingan yang semakin ketat di era Revolusi Industri 4.0.

Ia menyebutkan perencanaan pengupahan harus sejalan dengan peta jalan serta visi dan misi "Mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045".

Dalam kesempatan tersebut, Haiyani juga melaporkan bahwa Depenas terus melakukan kajian untuk mengembangkan sistem pengupahan. Adapun sistem pengupahan yang tengah dikaji saat ini adalah sistem pengupahan dengan menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) sebagai basis penghitungan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Dengan kajian pengupahan penghitungan KHL berbasis PPP, diharapkan sistem pengupahan yang berkeadilan antarwilayah cepat terwujud. cit/E-3