Simak! Begini Respons KPK Usai Diperintah Luhut Penjarakan Mafia Pelabuhan

Hal itu dikatakan Luhut pada saat menghadiri webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11/2021). Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai dengan harapan.

"Namun, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," tutur Luhut.

"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tambahnya.

Luhut mengatakan bahwa pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan untuk mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat.

"Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan," tegasnya.