Setop Perdagangkan Komoditas SDA

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diminta menyetop kegiatan yang menjadikan alam sebagai komoditas atau sesuatu benda yang mudah diperdagangkan. Sebab, bencana ekologis dalam skala besar yang terjadi selama ini karena praktik kebijakan nasional hingga lokal yang menjadikan alam sebagai komoditas andalan sumber pendapatan negara.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Hairul Sobri, mengatakan praktik yang menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta masyarakat di negeri ini dalam situasi terancam atau tidak memiliki kepastian lingkungan hidup.

"Jalan panjang perlindungan lingkungan hidup di Indonesia kian hari makin berliku, di mana agenda pembangunan tidak sejalan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," katanya, di Palembang, Selasa (5/6).

Dia menjelaskan, paradigma peningkatan pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada model investasi yang eksploitatif dan ekstraktif hingga kemudian mempertaruhkan kelestarian lingkungan hidup.

Parahnya, negara justru mendukung model dan pola pembangunan tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang menggusur sumber-sumber kehidupan. Seperti kawasan pangan dan sumber daya alam penting bagi lingkungan hidup, dampaknya adalah pencemaran, kerusakan, serta perubahan kondisi lingkungan semakin mudah dirasakan masyarakat, akibat terdegredasinya daya dukung dan daya tampung kesatuan ekosistem lingkungan hidup.

Kerusakan dan pencemaran yang terakumulasi menyebabkan bencana ekologis, mulai dari krisis kebutuhan makhluk hidup (pangan, air, dan udara bersih), konflik lahan, bencana alam dan pemanasan global, sampai berkurangnya keanekaragaman hayati yang selama ini hidup bersama bumi.

Dengan menghentikan kegiatan yang menjadikan alam sebagai komoditas diharapkan ke depan dapat dicegah atau paling tidak diminimalkan terjadinya bencana ekologis yang dapat menyengsarakan masyarakat.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara (Sumut), Dana Prima Tarigan, meminta pelaku pencemaran lingkungan harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Ia mengatakan pemerintah harus bertindak tegas terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja merusak lingkungan.

Tanam Pohon

Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2018, Pemerintah Kota Surabaya bersama PT PLN menggelar aksi penanaman 1.000 pohon jenis Jacaranda di Taman Harmoni, Keputih, Kota Surabaya.

"Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya mencegah efek rumah kaca dan mengurangi 'global warming'," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Chalid Buhari.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat meminta masyarakat mengurangi pemakaian plastik agar lingkungan tidak tercemar bahan tersebut sekaligus mengurangi berdampak perubahan iklim.

"Ketika sudah menjadi sampah plastik memiliki pengaruh yang cukup besar pada kehidupan, sehingga penggunaannya memang harus dikurangi," kata Sekretaris DLH Sumatera Barat, Novarita.

Menurutnya, penggunaan plastik yang berlebihan selain menyebabkan banjir juga pencemaran udara jika sampah plastik dibakar dalam jumlah besar. "Oleh sebab itu, solusinya yakni dengan mengurangi pemakaiannya," tandasnya.SB/Ant/E-3