Setiap Hari 1.500 STNK Baru Keluar

"Saya minta ini ditunda dulu, kalau semua sudah siap, baru bisa dilaksanakan. Bagaimana penyiapan lokasi parkirnya, tarifnya berapa. Karena kalau parkirnya dibuat per jam, sama saja memberatkan rakyat. Evaluasi pelarangan sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia pun seperti apa sampai sekarang, tidak jelas," katanya.

Senada dengannya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun mengatakan masih banyak masyarakat yang keberatan atas kebijakan perluasan pelarangan sepeda motor. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ada sosialisasi untuk pembatasan kendaraan bermotor tahap kedua ini. Sehingga, begitu diberlakukan jadi gonjang-ganjing di masyarakat. Akan ada demo besar dari pengendara motor dan lainnya, itu perlu disikapi," katanya.

Menurutnya, kemacetan di Jakarta sudah tidak terkendali. Pihaknya akan mendukung pengendalian kendaraan bermotor itu untuk mengurangi kemacetan. Namun, hal itu harus disosialisasikan terlebih dahulu agar disikapi dengan bijak oleh masyarakat Jakarta.

"Ini ada amanat undang-undang dan Perda dalam pembatasan kendaraan bermotor ini. Perda ini kita yang buat, tapi akhirnya sudah sejauh mana sosialisasi ini. Kita sepakat kemacetan di Jakarta sudah menghantui, kita perlu benahi. Kita sepakat untuk mengurangi kemacetan," tandasnya. pin/P-5