Setelah Program Bansos dan Subsidi Listrik Selesai, Masuk Ramadan, Beban Masyarakat Makin Berat

JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) serta subsidi listrik untuk pelanggan 2.200 volt ampere (VA) dinilai tak akan membantu memperkuat daya beli masyarakat karena hanya berlangsung dua bulan. Setelah program selesai, memasuki Ramadan, pengeluaran masyarakat meningkat.

Demikian ditegaskan Rosdiana Sijabat, Profesor Ekonomi Bisnis, Unika Atma Jaya menanggapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan mulai tahun depan. "Timing-nya (waktunya) kurang tepat. Pemerintah kurang sensitif," tegasnya, Jumat (27/12).

Dia menjelaskan pemerintah memang menyiapkan bansos untuk 16 juta penduduk Indonesia selama dua bulan. Namun setelah dua bulan, dia mempertanyakan kondisi daya beli masyarakat.

“Apalagi, lanjutnya lagi, setelah dua bulan itu berlalu akan masuk bulan Ramadan, lalu diikuti Hari Raya Idul Fitri, yang mana pada bulan-bulan seperti ini biasanya pembelian agregat terhadap barang dan jasa akan meningkat kemudian nanti daya beli kalau tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan riil akan turun. Jadi, di sinilah kurang sensitifnya," paparnya.

Menurutnya, pemerintah mestinya melihat tren konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai kuartal I ke kuartal III-2024 itu pertumbuhan ekonomi bukan cenderung menguat justru melambat. Pada kuartal I-2024, pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,11 persen, kemudian pada kuartal II-2024 kembali melambat menjadi 5,05 persen dan 4,9 persen pada kuartal III-2024.

"Kita tidak tahu di kuartal IV ini akan seperti apa, tetapi menurut saya, ini menunjukkan kurang sensitifnya pemerintah," tegas Rosdiana.

Dia menjelaskan pemerintah harus jeli mengantisipasi dampak dari kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun mendatang. Sebab, kenaikan PPN seharusnya mempertimbangkan faktor terpenting dalam perekonomian, yakni konsumsi rumah tangga.

"Kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita semakin menurun karena konsumsi rumah tangga yang melemah oleh kenaikan PPN. Pemerintah tidak melihat faktor ini dan cenderung ambil kemudahan dari administrasi, menaikan di awal tahun," ujarnya.

Bantuan Pangan

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menuturkan pemerintah memutuskan pendistribusian kembali bantuan pangan beras pada Januari dan Februari 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menyeimbangkan kebijakan PPN 12 persen, terutama terkait pangan. Sebanyak 160 ribu ton dialokasikan per bulan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) oleh Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas.

Seperti diketahui, penyesuaian jumlah PBP menjadi 16 juta karena terdapat beberapa justifikasi. Faktor pertama karena adanya penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang. Ini menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Kepala Bapanas menambahkan kebijakan PPN 12 persen yang diberlakukan tahun depan, tidak akan dikenakan pada pangan pokok strategis, terutama pada beras yang diproduksi dalam negeri. Ini ditegaskan usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, pekan ini.

"Jadi, beras medium dan premium tidak dikenakan PPN. Beras yang kena PPN itu, beras khusus yang diimpor, misalnya untuk kebutuhan hotel atau restoran. Tentunya Bapak Presiden Prabowo itu berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang ini kita lagi sama-sama dorong produksi beras dalam negeri," ujar Arief.