Setahun, Udara Bersih di Jakarta Hanya 34 Hari

Polusi udara tidak boleh jadi persoalan yang terabaikan karena dampak kesehatan yang harus ditanggung masyarakat sangat berbahaya.

JAKARTA - Jakarta hanya memiliki 34 hari udara bersih dalam satu tahun. Sisanya, terhitung 196 hari dengan kualitas udara tidak sehat dan sisanya kurang sehat.

"Itu bahkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicatat alat pemantau yang dipasang di Gelora Bung Karno," kata juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Ariyanu, di Jakarta, Selasa (2/7).

Bondan menjelaskan data tersebut juga selaras dengan hasil analisis Greenpeace Indonesia, organisasi yang berfokus pada lingkungan tersebut mencatat pada 2017 "hari hijau", atau bersih dari polusi sebanyak 29 hari dan berstatus moderat atau mengarah ke polusi sebanyak 238 hari. "Nah untuk data udara tidak sehatnya, terhitung sebanyak 92 hari," kata dia.

Beranjak ke 2018, data hari dengan kualitas udara tidak sehat malah melonjak lebih dari dua kali lipat, atau berada pada angka 247 hari. "Dan sebanyak 177 dari 247 hari ini, dicatat dengan udara yang sangat tidak sehat," ujarnya.

Melihat data tersebut, menurutnya, DKI Jakarta sudah seharusnya tidak bersikap abai terhadap kondisi tingkat kebersihan udara, harus ada gerakan cepat untuk menekan permasalah polusi itu.

Greenpeace Indonesia menyarankan agar DKI Jakarta harus segera memiliki riset emisi inventori untuk polusi udara. "Hampir 80 persen dari 365 hari pada 2018 kami catat kualitas udara di Jakarta berada pada level tidak sehat," kata dia.

Dengan adanya riset emisi inventori secara reguler menurut dia bisa menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dan selaras pada pengurangan dampak polusi.

"Sekarang contohnya mencoba memperbanyak lahan terbuka hijau, mengatur ganjil-genap untuk menekan kemacetan, untuk apa? Apakah benar efektif, malahan kenyataannya, data menunjukkan sebaliknya polusi semakin parah," kata Bondan.

Peralatan pendukung riset pun, yakni alat pemantau kualitas udara juga baru terpasang satu unit saja, maksimal radius pantauannya hanya lima kilometer saja. "Kalau melihat luas wilayah DKI Jakarta 666 meter persegi, seharusnya dibutuhkan 66 alat pemantau kualitas udara, atau setidaknya sekitar 20-26 alat," ujarnya.

Menurut Bondan, polusi udara ini tidak boleh lagi menjadi persoalan yang terabaikan karena dampak kesehatan yang harus ditanggung masyarakat sangat berbahaya sekali.

Uji Emisi

Terkait dengan polusi udara tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan biaya parkir bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

"Nah, ini nanti dikaitkan dengan hak mereka untuk perpanjangan dan kita masukan dalam sistem perparkiran, mereka tidak lolos, biaya parkir lebih mahal. Lebih baik dibereskan agar bisa parkir sama," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7)

Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan data antara kendaraan yang lolos uji emisi dan sistem parkir sehingga bisa menjalankan sanksi penambahan biaya parkir. "Ini akan diatur karena data uji emisi kan digabung dengan data kendaraan bermotor, data tempat parkir akan jadi satu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan uji emisi bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta. Pengetatan uji emisi ini akan diberlakukan seluruhnya pada 2020. pin/Ant/P-5