Seruan Boikot Pemilu Serentak Harus Ditolak

JAKARTA- Pada musim kampanye, ruang publik terutama di dunia maya, hoaks dan ujaran kebencian marak disebarkan. Terakhir, adalah berita bohong soal informasi tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos. Namun yang mengkhawatirkan adalah munculnya seruan boikot pemilu. Seruan ini harus ditolak. Sebab tujuan akhirnya adalah untuk mendelegitimasi hasil pemilu.

Peneliti Seven Strategic Studies Girindra Sandino mengatakan itu di Jakarta, Kamis (10/1). Menurut Girindra, tensi politik di awal tahun ini kian memanas. Namun yang disayangkan, ruang publik banyak dijejali oleh pesan dan informasi politik yang kontraproduktif. Bahkan berbahaya bagi demokrasi. Hoak dan ujaran kebencian bernuansa SARA merajalela.

"Memasuki awal tahun 2019, masyarakat Indonesia disuguhi berbagai isu hoax di media sosial dan politik yang mengedepankan tingkah-tingkah yang sensasional," kata Girindra.

Alih-alih kata dia, publik disuguhi persaingan politik dari para elit yang mencerdaskan, tapi yang didapat adalah tontonan politik yang remeh remeh. Bahkan provokatif. Harapan lewat tahapan pemilu, pemilih bisa mendapatkan pendidikan politik kian sirna. "Semuanya seakan sirna berganti dengan saling tuding dan mencaci maki, bahkan mengarah pada tindakan kontra demokrasi," katanya.

Dan yang mengkhawatirkan kata Girindra munculnya seruan boikot pemilu 2019. Ia menenggarai seruan boikot pemilu tersebut motifnya adalah untuk mengacaukan pesta demokrasi. Bisa dikatakan ini sebuah upaya untuk mendelegitimasi proses pemilu. Publik coba digiring untuk tak mempercayai penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Halaman Selanjutnya....