Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebijakan Pangan I Impor Beras Dinilai Ironis karena Dilakukan Ketika Hasil Panen Raya Naik 10%

Sengkarut Data Mesti Segera Diatasi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Transparansi data pangan nasional harus ditegakkan karena saat ini ada beberapa kementerian yang dinilai memiliki data yang berbeda-beda terkait produksi dan konsumsi pangan.

Jakarta - Permasalahan terkait perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai instansi pemerintahan perlu segera diatasi agar terdapat fondasi yang kokoh untuk mengambil suatu kebijakan. Data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/5), memperingatkan transparansi data pangan nasional harus ditegakkan karena saat ini ada beberapa kementerian yang dinilai memiliki data yang berbeda-beda terkait produksi dan konsumsi pangan.

Menurut Yoga, kondisi seperti ini dapat diibaratkan seperti adanya perang data pangan di internal pemerintah. Dia mengungkapkan kementerian itu meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Dia mengingatkan bila perbedaan data iru tak segera diatasi maka berpotensi untuk masuk ke dalam wilayah permainan politik. Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu segera mengevaluasi data dan komoditas pangan karena selama ini pelaksanaan distribusi pangan yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tidak berjalan maksimal.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top